jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon melancarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait rencana revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Gerindra itu menuding pemerintah justru tak konsisten sehingga DPR yang dianggap ngotot merombak UU KPK.
"Yang plinplan pemerintah, mau atau tidak? Kalau mau putuskan. Kami tidak mau seolah DPR yang ngotot, tiba-tiba pemerintah keluar jadi pahlawan. Pemerintah harus jelas sikapnya," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/2).
BACA JUGA: Hidayat Nur Wahid: UNDP Bantu Biaya Propaganda LGBT
Fadli menegaskan, partainya sudah secara tegas menolak revisi UU itu karena jelas-jelas bakal melemahkan KPK. Penilaian serupa juga disampaikan banyak kalangan, termasuk para pimpinan KPK.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo saat ditanya mengenai revisi UU KPK, sepakat harus bertujuan untuk penguatan. Tapi mengenai prosesnya, ia malah melempar bola ke Senayan.
BACA JUGA: Ketua MPR: Mayoritas Sepakat Perlu Ada GBHN
"Itu masih dalam proses di sana (DPR, red), jangan ditanyakan kepada saya," ujar Jokowi pada Kamis pekan lalu (11/2).
Di DPR, rencana revisi UU KPK sudah disepakati mayoritas fraksi di Badan Legislasi (Baleg). Namun, DPR belum bisa menggelar paripurna untuk mengambil keputusan atas RUU KPK.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Endorser Presiden Jokowi ke Tiongkok Dinilai Promosi yang Cerdik
BACA ARTIKEL LAINNYA... SIMAK! Penjelasan Menarik Seksolog kasus Saipul Jamil
Redaktur : Tim Redaksi