jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kembali mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Kadin 2017 yang menyebut isu penurunan daya beli masyarakat sengaja dipolitisasi oleh lawan-lawan politiknya untuk kepentingan 2019.
Menurut Fadli, penurunan daya beli adalah isu ekonomi telah lama disampaikan para pengusaha maupun ekonom.
BACA JUGA: Fadli Zon Sindir Jokowi, Tajam Banget
Bahkan sejak akhir 2014 saat pemerintahan Presiden Jokowi mulai mencabuti subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan berbagai subsidi untuk rakyat lainnya.
Isu tersebut makin mengemuka sesudah pemerintah mencabut juga subsidi listrik untuk 23 juta pelanggan rumah tangga golongan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA pada Januari 2017 lalu.
“Jadi, itu sebenarnya adalah isu ekonomi lama,” tegas Fadli, Sabtu (7/10).
Dia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi rumah tangga kuartal II tahun ini memang hanya tumbuh 4,95 persen.
Padahal pada kuartal II tahun lalu mencapai 5,07 persen. Indikator lainnya, menurutnya, juga tak bagus.
Pertumbuhan konsumsi listrik bahkan penurunnya lebih besar lagi.
Sepanjang tahun ini, misalnya, konsumsi listrik di semua golongan hanya tumbuh 1,37 persen.
Padahal, periode yang sama tahun lalu pertumbuhannya mencapai 7,8 persen.
“Sebelumnya tak ada yang pernah menjadikan persoalan ekonomi ini sebagai persoalan politik. Justru pernyataan Presiden kemarinlah yang telah menjadikan isu ekonomi itu kemudian seolah menjadi isu politik,” kata wakil ketua umum Partai Gerindra itu.
Fadli menganggap lucu dan memprihatinkan jika Presiden Jokowi mengingkari penurunan daya beli masyarakat.
“Saya sebut lucu, karena penurunan daya beli ini datanya berasal dari BPS,” jelasnya.
Dia melanjutkan, sejak Juli 2017 isu ini juga telah dibahas dan diakui oleh sejumlah menteri, termasuk Gubernur Bank Indonesia.
Bahkan, pada 4 Agustus lalu Presiden Jokowi pernah mengumpulkan 18 menteri di Istana Negara untuk membahas cara mengatasi persoalan tersebut.
“Lho kok sekarang tiba-tiba disangkal jika persoalan itu tidak pernah ada dan disebut hanyalah merupakan gorengannya lawan-lawan politiknya saja? Bagi saya pernyataan itu lucu,” sindir anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu.
Lebih jauh dari itu, kata Fadli, pernyataan presiden justru memprihatinkan.
Menurutnya, penurunan daya beli ini adalah fakta, secara akademis dan ada datanya.
Selain itu, secara riil pengusaha dan masyarakat telah sejak lama mengalami dan merasakannya.
Setiap kali turun ke daerah pemilihan terutama dalam dua semester terakhir, Fadli mengaku penurunan daya beli dan lesunya ekonomi selalu menjadi keluhan utama.
“Saya yakin anggota DPR lainnya setiap kali reses atau turun ke daerah pemilihannya juga menerima keluhan serupa,” katanya.
Nah Fadli menuturkan, persoalannya kemudian bagaimana pemerintah akan bisa mengatasi masalah penurunan daya beli ini, jika di sisi lain mereka menganggap ini tidak ada.
“Ini benar-benar memerihatinkan. Padahal, 56,94 persen struktur PDB (product domestic bruto) kita disumbang oleh konsumsi masyarakat. Isu ini vital sekali,” ujarnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy