jpnn.com, JAKARTA - Pelantikan Komjen Mochamad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri, Senin (18/6), mendapat kritik dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurutnya, pelantikan tersebut menjatuhkan kredibilitas pemerintah.
Pasalnya, hal itu pernah menjadi kontroversi pada Januari hingga Februari 2018. Menanggapi kritik masyarakat, saat itu pemerintah menyatakan usulan tersebut telah ditarik.
BACA JUGA: Iwan Bule Dilantik untuk Apa? Pilkada Jabar Aman Aja Kok
"Saya mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Pj Gubernur Jabar hari ini. Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah," kata Fadli dalam pernyataannya di Jakarta, Senin.
Dulu, lanjut wakil ketua umum Gerindra itu, Presiden Jokowi menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri Tjahjo dan Kapolri Tito Karnavian juga telah menarik kembali usulan tersebut. Menko Polhukam Wiranto saat itu bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar.
BACA JUGA: Komjen Iriawan: Tak Mungkin Saya Mencoreng Muka Sendiri
"Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang memercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan," tegasnya.
Persoalan kedua menurut Fadli, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jabar maupun daerah lainnya. Termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan dijalani tahun ini dan tahun depan. Apalagi dia mendengar laporan-laporan di daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu.
BACA JUGA: Komentar Tajam Arief Poyuono soal Iriawan Pj Gubernur Jabar
"Saya yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita. Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama," tuturnya.
Masalah ketiga adalah kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jabar dinilai rawan.
Penilaian itu menurutnya terbukti tak valid dan telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Di mana Jabar bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar.
Fadli memandang bahwa langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Keputusan melantik Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu bisa menodai Pilkada di daerah tersebut.
“Hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah jangan menipu rakyat," tuturnya.
Fadli menambahkan, selain mencederai semangat reformasi, memang tak ada alasan untuk menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jabar. Sebab, masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi itu termasuk di lingkungan Kemendagri. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Tunggu Jokowi untuk Umumkan Cawapres Prabowo
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam