jpnn.com, JAKARTA - Direktur Riset dan Analisis Data Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API) Fadlin Guru Don (FGD) menyoroti kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. FGD mendesak Presiden menyetujui usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk membentuk Pansus Jiwasraya agar kasus tersebut bisa segera dituntaskan.
“Niat baik PKS dan Demokrat harus segera mendapat atensi dari Presiden Jokowi dan seharusnya mendesak partai pendukung pemerintah untuk mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya,” Kata FGD di Jakarta Selasa (31/12/2019)
BACA JUGA: Dukungan Mengalir ke DPR Bentuk Pansus Jiwasraya
Menurut Fadlin, penanganan kasus Jiwasraya tidak melihat lagi partai pemerintah atau nonpemerintah tetapi kepentingan besar rakyat Indonesia yang harus diutamakan. Korupsi adalah musuh bersama, termasuk musuh pemerintah apalagi pembasmian korupsi adalah program perioritas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Akademisi Universitas Mercubuana ini juga mengatakan tidak setuju terhadap pernyataan Jokowi yang terkesan mengkambinghitamkan pemerintahan SBY.
BACA JUGA: Respons Presiden Direktur CBC Terkait Kasus Jiwasraya
“Tidak benar pak Jokowi mengklaim kasus itu bersumber pada pemerintahan SBY, terkesan seolah-olah Jokowi lepas tangan, yang berkuasa sekarang adalah beliau maka apapun alasannya pak Jokowi harus menuntaskan kasus yang merugikan negara ini,” ujarnya.
Adem ayem Jokowi menurut FGD, akan menggugurkan kepercayaan publik apalagi hanya berani menuntaskan kasus-kasus yang nilainya kecil, justru kasus yang besar ini harus menjadi skala prioritass sehingga visi dan misi Jokowi membumihanguskan korupsi dapat terukur.
Selain mendesak Jokowi, FGD juga mendesak Menteri BUMN Erick Thohir agar tidak berdiam diri, karena Jiwasraya berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN.
“Penuntasan kasus ini menjadi tantangan besar sekaligus batu uji keberhasilan Erick Thohir memimpin Kementrian BUMN yang merupakan sumber utama pendapatan negara,” tegas FGD.
Lebih lanjut, Fadlin menilai pemerintah dan DPR tampaknya acuh tak acuh terhadap kasus ini. Padahal Korupsi adalah musuh bersama yang tak bisa mengenal toleransi terhadap kasus tersebut.
“Pemerintah maupun Fraksi di DPR pendukung pemerintah terlihat acuh tak acuh. Pemerintah harus lebih berani daripada koruptor tanpa melihat siapa mereka, apakah sahabat atau rakyat biasa,” tegas Fadlin.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich