jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD Fahira Idris mengatakan sejak dimulai 23 September 2018, kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 belum juga memasuki arena perdebatan yang benar-benar substantif. Fahira menilai para elite malah seperti terjebak dalam sebuah orkestrasi perdebatan yang jauh dari isu-isu krusial.
Menurut Fahira, selama sebulan lebih, kampanye Pilpres 2019 lebih didominasi sensasi yang jauh dari esensi. Dia mengingatkan jika kondisi ini terus dibiarkan akan merugikan pemilih. Muaranya akan merugikan penyelengggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).
BACA JUGA: Jangan-jangan Sandiaga Sengaja Langkahi Makam Pendiri NU
Karena itu, salah satu strategi agar perdebatan pilpres beralih menjadi lebih substantif, KPU diminta mempercepat jadwal Debat Publik Kandidat Calon Presiden-Calon Wakil Presiden.
Debat publik itu harus menyajikan tema-tema yang mendalam sehingga ‘memaksa’ para calon menjawab dan memberi solusi berbagai persoalan yang dihadapi rakyat saat ini dan ke depan.
BACA JUGA: 2014 Jokowi Kalah Tipis, 2019 Target 78 Persen
“Saya berharap KPU melihat apa yang terjadi saat ini dan memajukan jadwal debat publik Pilpres 2019 agar tema perdebatan baik di tingkat elite maupun di tataran masyarakat bisa lebih mendidik dan substantif. Idealnya, Desember 2018 ini (debat publik) bisa digelar. Terlalu lama jika menunggu hingga Januari 2019,” papar Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11).
Selain itu, Fahira berharap volume debat diperbanyak lebih dari lima kali agar diskursus publik terkait pilpres ini lebih berkualitas dan muaranya adalah tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2019 meningkat.
BACA JUGA: Bara JP Cirebon Gandeng Nelayan Menangkan Jokowi
Menurut Fahira, perdebatan yang terjadi sepanjang sebulan lebih masa kampanye Pilpres 2019 ini, bukan saja didominasi sensasi tetapi sudah menuju ke arah yang tidak sehat.
Menurut Fahira, selain dipenuhi oleh narasi yang kurang bermutu dan tidak cerdas bahkan provokatif, kampanye pilpres seperti digiring membahas tema yang sama sekali tidak ada hubungan dengan hajat hidup orang banyak.
Bagi Fahira, KPU punya kewajiban moral untuk men-drive perdebatan pilpres ini menjadi lebih substantif. Salah satu strateginya dengan mempercepat dan memperbanyak volume debat sehingga para elite, tim sukses, dan kandidat tidak punya waktu memperdebatkan hal-hal yang tidak penting.
Tetapi, fokus memformulasikan gagasan terbaiknya untuk disajikan kepada publik. “Isi ruang-ruang publik kita dengan perdebatan-perdebatan yang sehat. Perdebatan yang membuka mata publik bahwa mereka harus memilih pada Pemilu 2019,” jelasnya.
Karena itu, Fahira menegaskan debat publik pilpres mendesak untuk dipercepat. Fahira juga berharap, konsep debat dirubah lebih substantif, salah satunya menghadirkan audience debat dari berbagai kelompok masyarakat.
“Bukan debat yang dipenuhi oleh sorak-sorai pendukung,” pungkas senator yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPD daerah pemilihan DKI Jakarta ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Target Jokowi-Maruf Menang 80% di Sulut Tak Muluk-muluk
Redaktur & Reporter : Boy