jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, mengemukanya gonjang ganjing kasus Freeport tak boleh berhenti setelah Setya Novanto mundur dari kursi Ketua DPR. Keanehan-keanehan dalam kasus tersebut yang perlu digali lebih mendalam.
"Selama 48 tahun Freeport beroperasi di Papua, masyarakat tidak diperbolehkan mengetahui apa yang terjadi. Ada apa di balik semua ini? Kenapa seorang Dirut PT Freeport berkoordinasi dengan Menteri ESDM yang diketahui suruhan dari pejabat tinggi di negeri ini. Untuk itu dibutuhkan keberanian untuk membongkarnya," ujar Fahri, Selasa (12/1).
BACA JUGA: Dianggap Biang Kisruh Ekonomi, Demonstran Minta Jokowi Pecat Rini
Karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, usulan penggunaan hak angket DPR terkait Freeport harus segera terwujud. Tujuannya, agar isu kongkalikong antara perusahaan tambang tersebut dengan kelompok "orang kuat" di Indonesia, terungkap dengan terang benerang.
"Tahun 2016 adalah tahun membongkar kasus Freeport. Tahun 2016 adalah tahun konsolidasi kedaulatan sumber daya alam. Itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman di DPR," ujar Fahri dalam diskusi publik Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia.
BACA JUGA: Cie Cie, Mas Johan Langsung Diajak Ikut Rapat Kabinet, Katanya...
Diskusi digelar Front Revolusi Selamatkan Kekayaan Bangsa (Foros bangsa) dengan mengangkat tema ‘Evaluasi Kritis, Sepak Terjang PT Freeport Mengelola Tambang di Indonesia’.(gir/jpnn)
BACA JUGA: 250 Prajurit dan PNS TNI AL Laksanakan Donor Darah
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK segera Tentukan Nasib Penerima Fee Pemondokan Haji
Redaktur : Tim Redaksi