jpnn.com, JAKARTA - Aktivis hak asasi manusia (HAM) Ratna Sarumpaet mengaku berbohong soal kabar penganiayaannya.
"Biasanya orang berbohong itu paling susah mengaku berbohong. Tapi kan korbannya sudah banyak," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/10).
BACA JUGA: Hasto Anggap Fadli Zon Tidak Layak jadi Wakil Rakyat
Menurut Fahri, Ratna sudah berbohong kepada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.
"Dia berbohong tapi kemudian dia sudah mengakui berbohong. Itu apa namanya, kami anggap satu case-nya selesai. Sebagai pribadi sekarang kami sudah tahu ternyata berbohong," paparnya.
BACA JUGA: Unggah Foto Wajah Lebam, Andre Sindir Ratna Sarumpaet?
Namun, ujar Fahri, karena Ratna mengirim atau menyebarkan melalui WhatsApp-nya kepada orang-orang dan mengaku dipukul oleh orang, itu adalah penyebaran berita bohong.
"Meskipun dia sudah ngaku berbohong tapi dia sudah menyebarkan berita bohong," ungkap Fahri.
Dia menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk menentukan delik apa yang akan dijeratkan kepada Ratna yang dianggap berbohong dan menyebarkan berita bohong. "Itu wajar saja itu kan bagian dari ongkos yang harus dibayar yang muncul beberapa hari," ungkapnya.
BACA JUGA: Ratna Sarumpaet Berbohong, Deddy Corbuzier Bilang Gini
Fahri mengatakan, penyebaran hoaks itu adalah suatu tindak pidana. Penyebaran hoaks tentu bisa dipidana. Dia mempersilakan penegak hukum mengukur seberapa jauh. "Cuma saya suka bilang kepada teman-teman terlalu bersemangat, jangan lupa kemampuan rakyat biasa untuk berbohong dan menyebarkan kebohongan itu sebenarnya tidak mudah," katanya.
Dia menjelaskan dalam demokrasi, disadari bahwa yang memiliki kemampuan untuk menyebarkan berita dusta dan canggih itu adalah negara atau pemerintahan. Makanya, kata dia, dalam demokrasi perlu menganut sistem check and balances.
"Kenapa harus ada parlemen yang kuat? Karena parlemen itu yang mengecek apakah betul, versi dari negara itu benar atau tidak. Itulah check and balances system," katanya.
Jadi, ujar dia, kalau marah sama kelakuan penyebaran berita bohong oleh Ratna, itu hanya satu sisi. "Tapi, jangan lupa kita juga harus marah kalau yang melakukannya itu negara, pemerintahan. itu harus adil sikap kita terhadap itu," paparnya.
Nah, lanjut Fahri, kalau investigasi terhadap Ratna, kenapa pemerintah tidak menjelaskan investigasi terhadap kasus yang sama. "Kebohongan individu bernama Ratna Sarumpaet ini boleh dimarahi, tapi kebohongan negara juga tetap harus dikejar," katanya.
Misalnya, kata dia, bagaimana penjelasan pemerintah buyback Indosat. Kemudian, meminta penjelasan tentang janji ekonomi Indonesia, dan lainnya.
"Dan itu harus diucapkan, juga harus ada permintaan maaf juga kalau dianggap itu sebagai sebuah kesalahan," ungkapnya.
Jadi, kata Fahri, kalau rakyat biasa berbohong semua ribut. Tapi, lanjut dia, kalau pemerintah berbohong malah diam saja. Karena itu, lanjut dia, pentingnya check and balances dalam sistem demokrasi. "Itulah saya bilang jangan terlalu semangat menghajar Bu Ratna ya karena nanti orang akan serang balik juga bahwa pemerintah juga melalukan kebohongan," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasto Mau Kirim Buku Cut Nyak Dien ke Putri Amien Rais
Redaktur & Reporter : Boy