jpnn.com, JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Salahudin Uno berdalih pemberian mahar merupakan tindakan yang melanggar undang-undang, sehingga dirinya tidak akan melakukannya.
Dia terus terang menjelaskan kalau uang tersebut adalah biaya kampanye, dan bantuan kepada tim pemenangan, juga bantuan kepada partai pengusung.
BACA JUGA: Hari Pertama Kerja Ditinggal Sandi, Begini Perasaan Anies
Terkait pernyataan Sandiaga ini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/8/2018), menyebut kalau tantangan dari cawapres pasangan Prabowo Subianto itu positif, soal siapa yang harus membiayai ini (Pilpres).
Apa yang disampaikan Sandi, menurut politisi dari PKS itu, perlu supaya transparan agar jangan di Pilpres ini banyak masuk dana-dana siluman yang suatu hari akan menjadi hutang budi dari capres dan cawapres, yang harus dibayar belakangan hari.
BACA JUGA: Inikah Kandidat Kuat Pengganti Sandi di Kursi Wagub DKI?
"Jadi lebih baik sistem pembiayaannya dibuat transparan. Sekarang ada orang kaya seperti Pak Sandiaga, dia mau membiayai pribadi dan bahkan menyebut angkanya, ya itu ditanya boleh nggak? Ada pribadi satu orang membiayai dengan jumlah sekian, apalagi dia kandidat. Kalau bukan kandidat, setahu saya nggak boleh," ucapnya.
Dijelaskan Fahri bahwa batas sumbangan pribadi itu Rp 5 miliar, koorporasi Rp 25 miliar, untuk kandidat. "Nah, sekarang ada kandidat yang mengatakan mau membiayai sendiri pilpres saya ini. Bagaimana itu, apakah boleh?" katanya.
BACA JUGA: Beda Pilihan di Pilpres 2019, Masyarakat Jangan Bermusuhan
Di sisi lain, Fahri mengingatkan kalau yang banyak duitnya adalah incumbent, karena itu jangan dibalik. Maka dari itu, incumbent juga harus berani berterus terang dan terbuka seperti Sandiaga terkait asal-usul danannya, dan siapa yang menyumbang.
"Sebab, jangan sampai kita membiarkan difinisi dari gotongroyong itu adanya dana-dana gelap, apalagi dana haram masuk ke dalam darah politik kita, dalam hal ini darahnya presiden dan wakil presiden. Bisa rusak nanti. Akibatnya, kepemimpinan mendatang akan disandera orang," cetusnya.
Oleh karena itu, Fahri sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Sandiaga soal sumbangan pribadinya untuk kampanye Pilpres 2019 mendatang. Apalagi, Sandiaga membuka ini dan meminta advice bagaimana seharusnya, mengingat uang yang digelontorkannya sangat besar.
"Memang biaya pemilu itu, kalau pilpres masing-masing kandidat minimal Rp 3 sampai Rp 5 triliun kalau mau pertarungannya seru. Kalau nggak jelas, jangan dianggap oh Pak Jokowi nggak perlu biaya. Bohong itu. Semua butuh uang kok. Cuma, mau dibikin jelas atau nggak jelas?. Jadi, Pak Sandi positif karena ini membuat kita berpikir ini jelas," kata anggota DPR asal NTB itu.
Ditanya soal peta kompetisi di Pilpres 2019 nanti, Fahri mengatakan kandidat yang ada ini tidak seperti yang diduganya selama ini. Dan, dirinya berkeyakinan tidak akan terjadi benturan yang terlalu kuat, karena secara simbolik presiden petahana Jokowi mengambil ulama sebagai wakilnya. Sementara Prabowo, yang diduga akan berpasangan dengan ulama, justru tidak menggandeng Sandiaga.
"Karena itu, justru ini akan terjadi semacam berkurangnya perang simbolik. Tapi, meski perang simboliknya berkurang, namanya juga pilpes tetap saja akan berlangsung hangat," tambahnya.
Namun, dirinya mempersilakan dan mendorong para kandidat capres dan cawapres yang akan bertarung nanti agar menghadirkan kontestansi pikiran-pikiran, maupun ide-ide untuk masa depan bangsa. Bukan hanya sekedar mengumbar janji-janji kepada rakyat Indonesia.
"Terutama Pak Jokowi, yang saya nilai paling berat. Kenapa? Karena hutang janjinya banyak sekali, dan cek list hutangnya itu nanti akan ditanya satu pers atu. Itu lah yang pak Jokowi harus betul-betul menjawab janji-janji kampanyenya itu. Karena ini akan ditanya dalam perdebatan. Ada 65 sampai 100 janji, nah bagaimana menjawabnya itu," tutup Fahri Hamzah.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... M Taufik Jadi Wagub DKI, Prabowo - Sandi Pasti Rugi
Redaktur : Tim Redaksi