jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengungkapkan ada 'jarak' antara kita dengan Papua.
Menurutnya, jarak yang ada tak sekadar secara fisik.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Sebut Indonesia Berutang ke Palestina, Singgung Nama Prabowo dan Jokowi
Fahri Hamzah menyebut ketika Presiden Jokowi memutuskan untuk memotong jarak itu dengan membangun infrastruktur.
Namun, ada jarak-jarak lainnya yang juga harus dipotong yaitu jarak secara kejiwaan
BACA JUGA: Tsamara Keluar dari PSI, Fahri Hamzah Merespons Begini, Pakai Kata Merusak
Hal itu dikatakan Fahri dalam Webinar Moya Institute yang bertajuk “Teror Menyergap Papua", yang digelar secara hibrid di Jakarta, Jumat (22/4).
"Saya mengusulkan agar kita 'memotong jarak' antara kita dengan Papua secara komprehensif, fisik dan non-fisik" ujar Fahri.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Geram Melihat Kejahatan Israel, Minta Prabowo Bergerak
Fahri menilai semua pihak harus meyakinkan hati orang Papua bahwa antara orang asli Papua dengan masyarakat Indonesia lainnya adalah sama dan bersaudara secara fundamental.
Oleh karena itu, hal-hal elementer lain yang terkait dengan itu harus dijelaskan secara masif melalui dunia pendidikan.
"Memang realitas nya, Papua bergabung dengan Indonesia dengan dasar Pepera 1969, yang sudah diakui PBB. Tetapi kita juga harus menceritakan pada orang Papua, bahwa daerah-daerah di Indonesia bergabung seluruhnya dengan Indonesia segera setelah Indonesia merdeka, tanpa kecuali", ujar Fahri.
Fahri mencontohkan kampung halamannya Sumbawa, bergabung dengan NKRI pada 1953.
Raja Sumbawa kala itu, lanjutnya, menyerahkan seluruh aset daerah ke pemerintah pusat, dan menyatakan bergabung dengan NKRI.
"Sehingga kami pun dikelola dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar eks Wakil Ketua DPR RI itu.
Di sisi lain, pemerhati isu-isu strategis Prof Imron Cotan mengatakan sekitar dua tahun terakhir, pemerintah pusat sebenarnya sudah meluncurkan program Papua Muda Inspiratif, untuk memberdayakan generasi milenial Papua.
Dalam program itu, kata dia, pemerintah telah membangun hub-hub yang memberi ruang bagi kaum muda Papua untuk saling berinteraksi dan berjejaring, guna mengembangkan potensi daerah di bidang perkebunan, pertanian dan perikanan.
"Terutama yang sekarang sedang menuai hasilnya itu adalah tanaman jagung. Jadi, diam-diam, generasi milenial Papua itu bergerak," ungkap Imron.
Menurut Imron, semua pihak wajib bersyukur bahwa program itu mendapat dukungan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian besar pada Papua.
Mereka bahkan, menyisihkan dana Corporate Social Responsibility mereka, guna menopang program tersebut.
"Dan sudah ada beberapa produk dari kaum milenial Papua ini yang dipasarkan di luar negeri oleh perwakilan-perwakilan Republik Indonesia. Program ini memang tidak viral, tapi sudah melibatkan ratusan kaum milenial di Papua maupun Papua Barat," ungkap Imron.
Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto mengatakan sangat miris ketika korban terus berjatuhan sebagai akibat dari konflik yang belum reda di Papua.
Korban-korban itu juga termasuk dari kalangan TNI/Polri dan rakyat biasa.
Padahal, lanjut Hery, pembangunan yang masif telah dilakukan di Papua sejak masa Pemerintahan Presiden Jokowi, baik periode pertama dan kedua.
Otonomi khusus juga terus bergulir dengan dana yang tak sedikit.
Tetapi, ujar Hery, tetap saja kekerasan di Papua belum berhenti.
"Ini menjadi 'PR' kita bersama," tegas Hery. (mcr10/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul