jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, hari ini (14/3). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berencana memanfaatkan forum itu untuk menyampaikan usulnya mengani hak angket kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Fahri mengatakan, dirinya sudah menyampaikan usul itu kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ingin menyampaikannya secara resmi.
BACA JUGA: Bertemu Investor Korea, Jokowi Bicara Potensi dan K-pop
"Saya mau bicara lagi, saya minta supaya pemerintah mendorong dan mendukung penggunana angket bagi anggota DPR untuk menyelediki kasus ini," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).
Lagi pula, lanjut dia, kasus e-KTP ini tidak terkait dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, tapi proyek pemerintahan sebelumnya. Karenanya Fahri akan meminta dukungan Jokowi untuk menggulirkan angket kasus e-KTP.
BACA JUGA: Bawa Rp 1,5 M ke Solo, Penyuap Pajak Temui Ipar Jokowi
"Oleh karena itu saya akan minta kepada Pak Jokowi. Istilahnya, pemerintah juga mendorong penggunaan hak angket itu, supaya ada kejelasan yang kita temukan," tegasnya.
Fahri mengaku mendapat banyak respons dari para anggota DPR terkait pernyataannya tentang perlunya kasus e-KTP diinvestigasi lebih menyeluruh melalui angket. Hal itu menyusul banyaknya nama yang disebut dalam surat dakwaan pada persidangan perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Kamis lalu (9/3).
BACA JUGA: Sudah Ada Calon Pengelola Uang Haji, Sebegini Jumlahnya
"Ini juga perlu bersikap fair, terbuka di hadapan masyarakat, agar masyarakat tau, betulkah ada pesta-pesta pembagian uang yang menghabiskan lebih dari total jumlah proyek," pungkasnya.(dna/JPG/boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirjen Pajak Mengaku Tak Tahu Ditemui Adik Ipar Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi