jpnn.com, JAKARTA - Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengeklaim kasus Richard Joost Lino (RJL) yang ditangani institusinya berbeda dengan perkara di KPK.
Dia memastikan penahanan eks direktur utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II oleh KPK tidak memengaruhi penanganan kasus RJ Lino -panggilan Richard Joost Lino, di Kejagung.
BACA JUGA: Ditahan KPK, RJ Lino Merasa Sangat Senang
"Tidak ada keterkaitanlah, orangnya tetap sama, tetapi kasus kan berbeda. Tidak bisa dianggap sama," ucap Febrie dikonfirmasi pada Sabtu (27/3).
Menurut Febrie, mungkin di lembaga antirasuah itu kerugian negara yang keluar dari BPK atau BPKP terkait kasus PT Pelindo II memang sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor.
BACA JUGA: Jadi Korban Begal Payudara, Karyawan Kafe di Karawang Masih Trauma
"Kalau di KPK dalam kualifikasi tipikor, di Kejagung juga kualifikasinya belum tentu juga. Kita lihat kasus yang penyidik tangani apakah alat buktinya cukup untuk membawa RJ Lino ke persidangan, kan itu," ujar Febrie.
Dia menyebut penyidik Kejagung masih mendalami sejumlah dokumen terkait kerja sama di Pelindo II dengan PT Jakarta International Container Terminal (JICT), tetapi belum selesai.
BACA JUGA: 5 Fakta Penemuan Senjata Tajam di Mobil Pengacara Habib Rizieq, Nomor 2 Silakan Baca
"Nah, itu nanti yang dipastikan masuk ke ekspos lagi (gelar perkara-, red)," katanya.
Febrie mengatakan penyidik dan penuntut umum sudah beberapa kali mendiskusikan kasus itu.
Salah satu catatan dari proses itu adalah perlu dipastikan apakah perpanjangan kerja sama PT Pelindo II dengan JICT memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau tidak.
"Nah itu sudah berkali kali didiskusikan dari penyidik dan penuntut umum," ujar Febrie.
Penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II dilakukan setelah Kejagung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Print-54/F.2/Fd.1/09/2020.
Penyidik sejauh ini telah menggeledah kantor JICT dan menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti.
Meski telah naik ke tahap penyidikan, tetapi Kejagung belum menetapkan satu pun tersangka. Alasannya, penyidik masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPK. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam