JAKARTA - Peringatan Hari pendidikan Nasional (Hardiknas), Kamis (2/5) di Kementerian pendidikan dan kebudayaan diwarnai dengan aksi unjuk rasa sejumlah organisasi guru maupun kemahasiswaan. Salah satunya dilakukan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).
Dalam aksinya, FSGI mendesak segera dihentikannya kebijakan-kebijakan pendidikan yang mengorbankan peserta didik, guru maupun orangtua siswa, seperti kebijakan Ujian Nasional (UN).
"Banyak pihak sudah menunjukkan tidak ada manfaatnya UN kecuali hanya proyek saja, namun Kemendikbud tetap saja bersikukuh melaksanakan UN dengan alasan untuk standarisasi," kata Heru Purnomo, Ketua FMGJ di sela-sela aksinya.
Mereka menyatakan pelaksanaan UN 2013 yang amburradul dan validitasya jelas-jelas diragukan, namun dengan kepongahan penguasa, Mendikbud dan jajarannya bersikukuh bahwa hasil UN 2013 valid dan layak dijadikan tiket masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Demontsran juga menilai bahwa Negara telah membeli kebohongan atas pelaksanaan UN selama 10 tahun ini. Mereka juga mempertanyakan posisi pendidikan kita nasional setelah 10 tahun tersebut.
"Yang ada terus jeblok di papan bawah, bahkan untuk kemampuan bernalar (TIMMS) anak-anak Indonesia kalah dengan anak palestina, anak Indonesia hanya mengusai nalar terendah yaitu “hafalan”," tegasnya.
Sementara itu Guntur Ismail, Presedium FSGI menyatakan bahwa argumentasi Kemendikbud yang menyebutkan lebih mudah meneruskan UN daripada menghentikannya dinilai sebagai pikiran sesat.
Mereka juga mempertanyakan Argumentasi Kemendikbud tentang UN sebagai pemetaan. "Mana data pemetaannya? Tak ada yang dipetakan. Pemerintah kalau diminta hasil pemetaan selalu tidak pernah memberikan," ujar Guntur didampingi Sekjen FSGI, Retno LIstyarti.(fat/jpnn)
Dalam aksinya, FSGI mendesak segera dihentikannya kebijakan-kebijakan pendidikan yang mengorbankan peserta didik, guru maupun orangtua siswa, seperti kebijakan Ujian Nasional (UN).
"Banyak pihak sudah menunjukkan tidak ada manfaatnya UN kecuali hanya proyek saja, namun Kemendikbud tetap saja bersikukuh melaksanakan UN dengan alasan untuk standarisasi," kata Heru Purnomo, Ketua FMGJ di sela-sela aksinya.
Mereka menyatakan pelaksanaan UN 2013 yang amburradul dan validitasya jelas-jelas diragukan, namun dengan kepongahan penguasa, Mendikbud dan jajarannya bersikukuh bahwa hasil UN 2013 valid dan layak dijadikan tiket masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Demontsran juga menilai bahwa Negara telah membeli kebohongan atas pelaksanaan UN selama 10 tahun ini. Mereka juga mempertanyakan posisi pendidikan kita nasional setelah 10 tahun tersebut.
"Yang ada terus jeblok di papan bawah, bahkan untuk kemampuan bernalar (TIMMS) anak-anak Indonesia kalah dengan anak palestina, anak Indonesia hanya mengusai nalar terendah yaitu “hafalan”," tegasnya.
Sementara itu Guntur Ismail, Presedium FSGI menyatakan bahwa argumentasi Kemendikbud yang menyebutkan lebih mudah meneruskan UN daripada menghentikannya dinilai sebagai pikiran sesat.
Mereka juga mempertanyakan Argumentasi Kemendikbud tentang UN sebagai pemetaan. "Mana data pemetaannya? Tak ada yang dipetakan. Pemerintah kalau diminta hasil pemetaan selalu tidak pernah memberikan," ujar Guntur didampingi Sekjen FSGI, Retno LIstyarti.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pastikan Kurikulum 2013 Mulai Diterapkan Juli
Redaktur : Tim Redaksi