jpnn.com, MANILA - Masyarakat Filipina akhirnya mengatakan "cukup!". Mereka tak tahan lagi melihat kebrutalan perang melawan narkboa yang dilancarkan Presiden Rodrigo Duterte.
Razia besar-besaran yang digelar pekan lalu menjadi pemicu gerakan menolak kebijakan andalah Duterte ini. Bagaimana tidak, hanya dalam tiga hari, Rabu (16/8) hingga Jumat (18/8), sudah 80 orang tewas dalam razia antinarkoba.
BACA JUGA: Dikasih Senjata, Pelajar Ditembak Langsung Terkapar
Komisi Hak Asasi Manusia atau Commission on Human Rights (CHR) membentuk operasi One Time Big Time untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran yang dilakukan Duterte.
’’CHR melalui kantor-kantor regionalnya telah memulai penyelidikan atas inisiatif sendiri terkait dugaan kasus-kasus pembunuhan tanpa peradilan (EJK),’’ tegas Kepala Satuan Tugas EJK CHR Komisioner Gwendolyn Pimentel-Gana di hadapan para jurnalis, Minggu (20/8).
BACA JUGA: Gol Cepat Septian Jadi Kunci Kemenangan Indonesia Atas Filipina
Para penyelidik disebar ke Bulacan, Binan, Laguna, dan Manila sejak PNP memulai operasi narkoba besar-besaran Rabu lalu (16/8) yang menewaskan lebih dari 80 orang tersebut.
CHR meyakini, cara yang dilakukan pemerintah saat ini membuat nyawa penduduk Filipina berada dalam bahaya. Apalagi, mereka berkali-kali mengatakan bahwa puluhan orang itu tewas karena melawan sehingga terjadi baku tembak. Namun, tidak sedikit yang mengatakan sebaliknya.
BACA JUGA: Kemenangan 3-0 Timnas Indonesia Atas Filipina Bikin Luis Milla Semringah
Pemerintah seharusnya memiliki cara lain untuk menyelesaikan masalah narkoba tersebut. Sebab, akar dari masalah itu adalah kemiskinan dan banyaknya penganggur.
Legislator dari Partai Liberal Edcel Lagman juga ikut bersuara. Dia meminta Presiden Filipina Rodrigo Duterte membentuk komisi independen berisi pensiunan hakim MA untuk menyelidiki meningkatnya korban operasi narkoba yang dilakukan PNP.
’’Otoritas kepolisian tidak bisa dipercaya untuk menyelidiki karena para pejabat dan personel kepolisian ikut terlibat, sedangkan pemimpin Departemen Kehakiman adalah sekutu presiden,’’ tegasnya.
Tim penyidik independen itu nantinya bertugas menyelidiki penyebab, motif, dugaan pemberian hadiah untuk pelaku EJK, serta menentukan jumlah pasti korban kampanye antinarkoba sejak 2016.
Kantor berita Reuters menyebutkan, kampanye antinarkoba yang dilancarkan sejak Duterte berkuasa pada 2016 telah merenggut 12.500 nyawa. Namun, PNP mengklaim bahwa mereka hanya membunuh 3.500 orang.
Kian brutalnya pembunuhan yang dilakukan otoritas keamanan Filipina juga membuat pihak gereja berang. Sejak awal, gereja-gereja Katolik menentang kampanye brutal Duterte.
Kemarin dua petinggi gereja yang paling berpengaruh di Filipina sama-sama menyatakan kekhawatirannya akan tingginya korban jiwa.
’’Berhentilah menyia-nyiakan nyawa manusia,’’ ujar Uskup Agung Manila Kardinal Luis Antonio Tagle. Dia menyerukan pelaksanaan doa selama sembilan hari berturut-turut untuk seluruh korban perang narkoba itu.
Hal senada diungkapkan Uskup Agung Socrates Villegas. Presiden Konferensi Waligereja Filipina itu meminta gereja-gereja di berbagai penjuru negeri untuk membunyikan lonceng setiap pukul 8 pagi. Suara lonceng itu adalah pertanda dan seruan bahwa mereka menolak pembunuhan yang berlangsung saat ini.
Bukan hanya para petinggi, keluarga korban juga memprotes aksi brutal PNP. Puluhan pelayat mendiang Leover Miranda kemarin mengenakan kaus putih bertulis ’’Kill drugs, not people’’ (bunuh penjahat narkoba, jangan rakyat, Red).
Miranda tewas ditembus peluru panas anggota PNP karena diduga penjahat narkoba. Namun, keluarganya yakin dia tak bersalah.
’’Saya ingin keadilan untuk putra saya. Saya ingin orang-orang di balik pembunuhan tidak masuk akal ini dihukum,’’ tegas Elvira Miranda, ibu korban. (Reuters/AFP/Philstar/sha/c17/any)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duterte Senang Razia Narkoba Makan Banyak Korban Jiwa
Redaktur & Reporter : Adil