jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengutarakan adanya menteri di Kabinet Indonesia Maju sekaligus pengusaha tambang batu bara yang tak tertib aturan.
Firli menyebutkan menteri itu bahkan terlibat di balik kelangkaan batu bara dalam negeri pada awal 2022.
BACA JUGA: Kampanye Pakai Anggaran KPK, Firli Bahuri Kembali Dilaporkan ke Dewas
Hal itu Firli sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Bali 2022 yang disiarkan melalui kanal Pemerintah Provinsi Bali di YouTube, Jumat (18/3).
"Saya ingin cerita, beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan kelangkaan batu bara untuk pasokan PLN, terjadi Januari-Februari. Saya telepon beberapa Menko dan para menteri yang membidangi ESDM," kata Firli.
BACA JUGA: Eks Pegawai KPK Kembali Gugat Firli Bahuri Cs hingga Jokowi
Eks Kabaharkam Polri itu menilai tidak mungkin Indonesia kekurangan stok batu bara dalam negeri. Sebab, jenis sumber daya alam mineral itu paling banyak ditemui di Indonesia.
"Indonesia memiliki batu bara yang berlimpah, tetapi kenapa PLN timbul persoalan keterbatasan dan kelangkaan batu bara. Setelah kami bedah, ternyata ada pengusaha yang tidak patuh dengan perintah pemerintah," imbuhnya.
BACA JUGA: Ketua KPK Firli Bahuri Bertemu Irjen Rudy Heriyanto, Ini Pembicaraannya
Purnawirawan jenderal Polri bintang tiga itu menyampaikan banyak pengusaha tambang yang melanggar perjanjian dengan pemerintah. Mereka mengingkari setiap 25 persen dari produksi untuk pasokan dalam negeri.
Menurut Firli, para pengusaha itu, termasuk sang menteri, memilih menjual batu bara keluar negeri karena harganya lebih mahal.
Dalam diskusi itu, eks Kapolda Sumatera Selatan itu tidak menyebutkan nama menteri itu. Namun perlu diketahui, terdapat menteri di Kabinet Jokowi yang memiliki bisnis di sektor pertambangan.
Firli mengusulkan kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif agar mencabut izin para pengusaha yang nakal tersebut.
"Saya bilang sama Menteri ESDM, saya tahu penambangnya siapa, bahkan ada yang jadi menteri penambang, saya bukan penambang, tertibkan, cabut izinnya. Saya bilang itu. Yang tidak tunduk dengan perintah pemerintah dan undang-undang, cabut izinnya," kata Firli.
Dia juga mengusulkan supaya Kementerian ESDM mencatat produksi setiap perusahaan penambang. Dengan begitu, pemerintah memiliki data pengusaha yang melanggar perjanjian.
"Itu yang kami lakukan sehingga normalisasi batu bara bisa terpenuhi sehingga sampai hari ini kita tidak ada pemadaman PLN. Itu yang dikerjakan KPK, bukan menunggu orang untuk ditangkap saja," jelas Firli. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Istri Firli Bahuri Ciptakan Mars KPK, Dibayar Pakai Duit Negara?
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga