Pernyataan Maulana tidak asal ngomong saja. Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dirilis tahun 2011 ditemukan bahwa potensi penyimpangan anggaran di akhir tahun sangat besar. Dari penyimpangan itu ditemukan ada kelembagaan yang secara sengaja membuat perjalanan dinas fiktif.
Modus ini, kata Maulana, paling sering dilakukan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. "Tetapi faktanya itu sering dilakukan. BPK sering sekali menemukan kasus itu," ujar Maulana melalui sambungan telpon, Senin (24/12).
Dalam modus perjalanan fiktif tersebut, lanjut Maulana, anggaran dikeluarkan untuk membiayai perjalan dinas yang sejatinya tidak dilakukan oleh pejabat dilengkapi dengan bukti perjalanan. "Dana sudah dikeluarkan, tapi pejabatnya tidak pergi. Tetapi bukti airport tax dan tiketnya ada," pungkas dia.
Sebelumnya, pemerintah pusat merealisasikan penyerapan anggaran hingga 30 November 2012 baru mencapai Rp 778 triliun atau 72,8 persen dari total nilai anggaran sebesar Rp 1.000 triliun. Dengan begitu, masih ada sisa anggaran sebesar Rp 290 triliun yang harus direalisasikan dari tanggal 1 Desember hingga 15 Desember sebagaimana instruksi Presiden. Artinya setiap harinya pemerintah membelanjakan anggaran Rp 29 triliun. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... GP Ansor Terjunkan 30 Ribu Personil
Redaktur : Tim Redaksi