Foke Janji Tindak Anak Buahnya yang Korupsi

Rabu, 29 Agustus 2012 – 18:59 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo alias Foke berjanji menindak tegas pelaku korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Foke menjamin dirinya tidak akan menyembunyikan kasus korupsi yang terjadi di Pemprov DKI.

Penegasan ini disampaikan Foke menanggapi hasil analisis PPATK yang menyimpulkan Pemprov DKI Jakarta sebagai provinsi terkorup.

"Yang jelas, yang bersalah melawan hukum pasti akan kita tindak. Saya tidak pernah menutup-nutupi itu, siapapun yang bersalah akan kita tindak," kata Foke usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/8).

Menurut Foke, Pemprov DKI memiliki sistem yang mencegah celah korupsi. Salah satunya dengan mewajibkan pejabat Pemprov DKI untuk menandatangani pakta integritas. Foke mengklaim Pemprov DKI yang pertama kali mempelopori penandatanganan pakta integritas antikorupsi.

"Di dalamnya tercantum, kalau dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka bersedia diberhentikan. Sebelum ada aturan nasional, Jakarta sudah memberlakukan itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Foke mengatakan bahwa hasil audit laporan keuangan Pemrov DKI juga semakin baik. Selain itu pengadaan tender telah dilakukan via online sehingga tidak lagi tatap muka yang rentan dengan aksi sogok.

"Kemudian kita juga merubah sistem pengadaan tender, yang dilakukan melalui internet. Maka hubungan antar orang per orang itu menjadi terputus. Jadi kemungkinan untuk potensi korupsi itu kecil," papar gubernur berkumis ini.

Dari hasil analisis PPATK, provinsi DKI Jakarta berada di posisi pertama sebagai daerah yang dilaporkan adanya dugaan korupsi yaitu sebanyak 46,7 persen. Diikuti Jawa Barat 6 persen, Kalimantan Timur 5,7 persen, Jawa Timur 5,2 persen, Jambi 4,1 persen, Sumatera Utara 4 persen, Jawa Tengah 3,5 persen, kemudian Aceh dan Kalimantan Selatan 2,1 persen.

Sementara daerah yang paling kecil laporan tindakan korupsi adalah Kepulauan Bangka Belitung 0,1 persen, Sulawesi Barat 0,3 persen, Sulawesi Tengah 0,4 persen, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat 0,5 persen, Kalimantan Tengah 0,6 persen, Sumatera Barat dan Bali 0,7 persen, Nusa Tenggara Timur dan Bengkulu 0,8 persen, kemudian Sulawesi Utara 0,9 persen. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Memimpin Jakarta Tak Semudah Solo

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler