JAKARTA - Banyak pihak menyayangkan ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat diundang rapat Wakil Presiden Boediono akhir pekan lalu. Padahal, rapat tersebut bertujuan mencari solusi masalah kemacetan di ibu kota.
Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, seberapa serius Gubernur DKI yang akrab disapa dengan nama Foke itu mengatasi kemacetan selama hampir lima tahun kepemimpinanya. "Jelas itu bukti tidak serius," kata Darmaningtyas, pengamat transportasi dari Instrans, kepada wartawan, Minggu (29/1).
Menurut Darmaningtyas, harusnya Foke menghadiri rapat dengan wapres. Sebab, rapat itu merupakan kesempatan baik bagi gubernur untuk menyampaikan berbagai kesulitannya menangani kemacetan ibu kota.
Misalnya saja, kesulitan Jakarta dalam membatasi laju pertumbuhan kendaraan, baik mobil atau motor yang selama ini menjadi penyebab utama kemacetan. Kemudian, kesulitan dalam menerapkan ERP (Electronic Road Pricing) karena lambanya pembahasan Peraturan Pemerintah tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kementerian Keuangan.
Lalu, kesulitan Jakarta dalam memenuhi bahan bakar gas (BBG) untuk busway, sehingga menyebabkan pelayanan bus tersebut tak maksimal. "Dengan tak hadir dalam rapat, berarti gubernur membuang kesempatan mengungkapkan kesulitanya. Sementara buat warga Jakarta, ketakhadiran Foke dalam rapat berarti kerugian karena macet tetap akan dialami," ujarnya.
Lebih lanjut Darmaningtyas mengemukakan, keputusan gubernur yang hanya mengirim Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dalam rapat dengan Wapres bisa dianggap melecehkan. Terlebih lagi, di saat bersamaan Foke menghadiri acara seremonial pemberantasan sarang nyamuk.
Sementara, dalam rapat tersebut hadir para pemangku kebijakan, yakni Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Kapolda Metro Jaya Irjen Untung S. Radjab, Kakoorlantas Mabes Polri Djoko Susilo, Dirjen Migas Evita legowo, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Walikota Tangerang Selatan Airin Rahmydiany dan pejabat-pejabat terkait.
"Entah gubernur menyadari hal itu atau tidak. Namun, sebagai pengamat saya menilai ketakhadiran gubernur kurang pantas," tuturnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Achmad Husein Alaydrus menyayangkan keputusan gubernur yang tak mau hadir dalam rapat soal macet dengan Wapres. Menurutnya, ancaman kemacetan total di Jakarta bukan isapan jempol. Bahkan, jika sebelumnya kemacetan diprediksi baru terjadi pada 2014, saat ini prediksinya berubah menjadi lebih cepat, yakni pada 2013 atau satu tahun lagi.
"Sungguh sayang niat baik pemerintah pusat, dalam hal ini wapres membantu mengatasi kemacetan tak mendapat respon yang baik dari gubernur," tegasnya.
Sementara Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, meminta Gubernur Fauzi Bowo segera menyelesaikan izin yang diperlukan untuk penanganan kemacetan Jakarta sebelum cuti Pilkada, April mendatang. Tidak tanggung-tanggung, Kuntoro hanya memberikan waktu tiga bulan kepada Foke untuk menyelesaikan masalah itu.
"Kami minta dalam waktu tiga bulan ini, berbagai macam hal yang menjadi kendala bisa diselesaikan," tandasnya. (wok/pes)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pajak Warteg Membunuh Usaha Masyarakat
Redaktur : Tim Redaksi