JAKARTA - Bentrok masyarakat dengan Front Pembela Islam (FPI) di Sukorejo, Kendal, Kamis (18/7), membuktikan FPI tidak menempati janjinya untuk tidak melakukan sweeping selama Bulan Ramadan.
"Sebelum Ramadhan mereka (FPI) sudah janji tidak akan melakukan aksi sweeping di tempat hiburan dan kafe. Kejadian kemarin di Sukorejo, menunjukkan FPI tidak menepati janjinya," kata anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (19/7).
Perlawanan warga di Sukorejo terhadap FPI, lanjutnya, bisa jadi cerminan atas kondisi masyarakat saat ini yang tidak simpati atas tindakan mereka.
Karena itu, menurut politisi Gerindra itu, kepolisian harus bersikap tegas dan proporsional dalam penegakan hukum dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
"Menurut saya, Polri tegas saja dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, tanpa pandang bulu. Yang salah diproses menurut hukum dan yang benar dipelihara," tandasnya.
Terhadap banyaknya suara masyarakat mendesak FPI dibubarkan, menurut Martin itu wewenang pemerintah.
"Kita serahkan saja ke pemerintah untuk melakukan pembinaan dan evaluasinya. Saya kira, sejauh ormas itu masih mau memperbaiki diri, taat hukum, maka tinggal pemerintah yang mengedukasinya," imbuh Martin. (fas/jpnn)
"Sebelum Ramadhan mereka (FPI) sudah janji tidak akan melakukan aksi sweeping di tempat hiburan dan kafe. Kejadian kemarin di Sukorejo, menunjukkan FPI tidak menepati janjinya," kata anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (19/7).
Perlawanan warga di Sukorejo terhadap FPI, lanjutnya, bisa jadi cerminan atas kondisi masyarakat saat ini yang tidak simpati atas tindakan mereka.
Karena itu, menurut politisi Gerindra itu, kepolisian harus bersikap tegas dan proporsional dalam penegakan hukum dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
"Menurut saya, Polri tegas saja dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, tanpa pandang bulu. Yang salah diproses menurut hukum dan yang benar dipelihara," tandasnya.
Terhadap banyaknya suara masyarakat mendesak FPI dibubarkan, menurut Martin itu wewenang pemerintah.
"Kita serahkan saja ke pemerintah untuk melakukan pembinaan dan evaluasinya. Saya kira, sejauh ormas itu masih mau memperbaiki diri, taat hukum, maka tinggal pemerintah yang mengedukasinya," imbuh Martin. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Tetapkan 3 Kader FPI jadi Tersangka
Redaktur : Tim Redaksi