jpnn.com - JAKARTA - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ’Aisyiyah (FR PTMA) resmi ditutup, Kamis (3/10).
Rakernas perdana yang dimulai pada 2 Oktober di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini bertema ”Strategi Menuju Indonesia Maju dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.
BACA JUGA: 10 Pernyataan Sikap Forum Rektor PTMA di Aksi Bela Palestina, Menohok!Â
Ketua Umum FR PTMA Prof. Dr. Gunawan Budiyanto menyampaikan tujuan kegiatan ini, pertama menyampaikan gagasan pemikiran rektor PTMA dan membantu memberikan solusi kepada pemerintahan baru Presiden Terpilih Prabowo Subianto menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara terkait pendidikan, politik, penegakan hukum, kesejahteraan.
Kemudian, pemerataan pembangunan ekonomi, ketahanan energi, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam secara hijau dan mandiri, serta peran BUMN dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan UMKM.
BACA JUGA: Demokrat Setor Nama Calon Menteri kepada Prabowo, Mendapat Jatah 4 Kursi?
Tujuan kedua ialah merumuskan program kerja FR PTMA periode 2023-2025.
Gunawan menjelaskan bahwa rekomendasi dan usulan dari pihaknya pemerintahan baru itu berbentuk naskah akademik
BACA JUGA: Masukan Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah untuk Prabowo, Ada Soal PPPK
"Karena kami berasal dari masyarakat akademik, maka produk naskah akademik yang kami sumbangkan dari pemikiran akademisi Muhammadiyah kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto," ungkap Gunawan kepada wartawan seusai penutupan Rakernas FR PTMA di Tangsel, Kamis (3/10).
Pihaknya juga memberikan sejumlah masukan dan pandangan tentang arah demokrasi Indonesia. Namun, lebih detailnya ialah pada hal-hal yang sangat berhubungan dengan pendidikan.
Gunawan menambahkan bahwa FR PTMA di antaranya menyoroti masih banyaknya kebijakan yang justru memberikan suasana kurang kondusif dan menguntungkan kalangan swasta, terutama dalam bidang pendidikan.
"Pak Prabowo tokoh yang terbuka maka kami Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah melihat masih ada sejumlah hal yang harus diperbaiki, terutama yang berhubungan dengan dunia pendidikan," ungkap Gunawan yang juga rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), itu.
Dia mencontohkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Akreditasi, dalam hal status institusi perguruan tinggi, kriteria unggul, sangat baik, dan baik dihilangkan, dan digantikan menjadi terakreditasi dan tidak terakreditasi.
Bagi perguruan tinggi swasta, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah, ini merugikan.
Sebab, upaya untuk menjadi unggul itu luar biasa besarnya dari sudut biaya, tenaga, pikiran dan sebagainya.
"Manakala hanya disamakan dengan sebuah perguruan tinggi baru, yang dia juga terakreditasi, kami juga terakreditasi, itu menjadi tidak spesifik," ujarnya.
Artinya, dia menjelaskan, upaya dari perguruan tinggi swasta, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah, yang sudah puluhan tahun mengelola dengan sungguh-sungguh untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan masa depan Indonesia lebih gemilang, itu menjadi terabaikan.
Sebab, hal itu disamakan dengan perguruan tinggi yang baru berumur lima tahun, karena sama-sama punya status terakreditasi,
"Itu yang akan kami berikan masukan kepada Presiden Terpilih Jenderal Prabowo Subianto," terang Gunawan.
FR PTMA juga menyoroti kalangan swasta yang mengabdi melalui dunia pendidikan dan berperan membantu pemerintah, tetapi kenyataannya dibebani pajak.
Padahal, PTMA ini institusi mandiri yang dengan sukarela ikut membantu pelaksanaan program pendidikan.
"Secara keseluruhan perguruan tinggi swasta institusi yang nirlaba, yang orientasinya bukan bisnis, tetapi pendidikan," katanya. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad