JAKARTA--Menjelang paripurna penentuan nasib harga BBM di DPR, Jumat (30/3), Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, belum menginstruksikan kadernya menerima kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Sampai detik ini belum ada instruksi atau komando dari Ketum maupun dari markas besar Partai Golkar di Slipi untuk menerima kenaikan BBM. Jujur, sesungguhnya mayoritas anggota FPG dan kader PG seluruh Indonesia tidak setuju kenaikan BBM. Karena itu diyakini akan menyengsarakan rakyat," kata politisi PG Bambang Soesatyo, Kamis (29/3) di Jakarta.
Dia mengakui, tidak sedikit yang mengkhawatirkan juga slogan 'suara golkar suara rakyat' menjadi tidak bermakna dan upaya merebut hati rakyat melalui berbagai program dan kerja keras turun ke bawah akan sia-sia.
"Secara institusi kita belum memutuskan apakah setuju atau menolak pencabutan pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang artinya jika dicabut, pemerintah boleh menaikan harga BBM," katanya.
Anggota Komisi III DPR, itu mengatakan, dengan besaran kenaikan Rp1500 per liter sebagaimana tertera dalam opsi I yang diajukan Badan Anggaran DPR yakni alokasi subsidi BBM Rp137 triliun, subsidi listrik Rp65 triliun dan cadangan fiskal energi Rp23 triliun dengan kompensasi BLSM Rp150 ribu per bulan untuk 18,5 juta KK selama enam bulan.
"Bahkan menurut saya pribadi, usulan pemerintah atas kebijakan kenaikan BBM sangat dipaksakan," katanya.
Mengingat, kata dia, kalau hanya sekedar menutup kekurangan subsidi BBM, dari sisa anggaran 2010 yang tidak terpakai Rp51 triliun, pemotongan atau penghematan belanja K/L (Kementerian / Lembaga) 2011 sebesar Rp18,8 triliun, pengurangan cost recovery, tambahan pajak dan lain-lain masih mencukupi tanpa menaikan harga BBM.
"Namun, karena ada agenda terselubung, yakni proyek BLSM untuk kepentingan partai politik tertentu yang ingin mengulangi kesuksesan proyek BLT 2008, maka kenaikan BBM merupakan keharusan," ungkap dia.
Menurutnya lagi, secara politik kenaikan proyek BLSM bagi anggota partai koalisi lainnya tidak ada untungnya sama sekali. "Bahkan, sebaliknya karena mendukung kenaikan BBM, partai-partai itu pasti akan ditinggalkan konstituensi. Peta survei pun akan berubah," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP Boleh Tes Cagub Baca Al Quran
Redaktur : Tim Redaksi