JAKARTA--Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar tidak senang dengan opsi kenaikan harga BBM. Wakil ketua DPR itu juga mengakui bahwa dirinya secara personal termasuk yang tidak ikhlas atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
"Bukan perkara mudah menjelaskan kebijakan tersebut ke konstituen," kata Priyo Budi di gedung parlemen, Senayan, Jakarta.
Meski demikian, dia yakin bahwa semua anggota Fraksi Golkar akan mengedepankan akal sehat dengan mempertimbangkan hal yang lebih besar. "Kita lihat saja lah nanti pada menit-menit terakhir," kata Priyo.
Lantas, apakah DPP bakal menyiapkan sanksi bagi anggotanya di DPR yang menolak kenaikan harga BBM? "Tidak ada rencana itu," tegasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengingatkan kader Golkar agar total mendukung kebijakan kenaikan harga BBM. Kader harus menjalankan putusan yang sudah diambil partai. "Partai harus tetap satu suara. Hendaknya apa yang diputuskan partai diikuti dengan baik," kata Agung setelah konferensi pers di Kantor Menko Kesra.
Sementara itu, hingga kemarin, PKS masih kukuh dengan sikap menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan sikap tersebut. "Presiden (PKS) sudah menegaskan, kami akan bersama dengan rakyat," kata Hidayat.
Terkait keyakinan sejumlah politikus Demokrat bahwa penolakan PKS tidak sungguh-sungguh dan sesungguhnya setuju kebijakan kenaikan harga BBM, Hidayat tidak mempermasalahkan itu. "Klaim boleh klaim. Tapi, saya menyampaikan, suara presiden PKS yang pasti akan menjadi sikap resmi saat pengambilan keputusan di DPR," tuturnya.
Bagaimana persetujuan angka subsidi dalam pembahasan di Banggar DPR sebelumnya? Hidayat hanya menyatakan, hal tersebut nanti ada proses tersendiri di internal partai. Anggota Fraksi PKS di banggar akan menjelaskan kepada presiden PKS terkait sikap tersebut karena sejak awal partai sudah menegaskan sikap menolak. "Anda tunggu saja pernyataan berikutnya dari presiden partai," imbuhnya.
Ditanya apakah PKS akan keluar dari koalisi, Hidayat mengatakan bahwa masalah itu adalah kewenangan partai yang menentukan. "Wujudnya presiden partai (Luthfi Hasan) akan memberikan pernyataan berikutnya," katanya.
Hidayat juga tak mau berspekulasi soal sikap partai terkait sikap berseberangan PKS itu berdampak kepada pencopotan tiga menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. "Presiden (PKS) yang akan memutuskan tentang takut atau tidak kehilangan tiga menteri tersebut," ungkapnya. (ken/dyn/c4/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Syamsul Sudah Kantongi Nama Cagub
Redaktur : Tim Redaksi