jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendukung kebijakan Wali Kota Bogor Bima Arya memecat Kepala SDN Cibe?ereum 1 Bogor? yang terlibat pungutan liar (pungli).
Saleh menyebut pemecatan oknum kepsek itu dinilai sudah sesuai aturan yang ada. Terlebih, alasan pemecatan didasarkan atas adanya dugaan pungli.
BACA JUGA: Analisis Reza Indragiri soal Pengawal Kapolda Kaltara Tewas di Rumah Dinas
"PAN sebagai partainya Bima Arya mengikuti isu ini secara cermat. Kami telah melakukan klarifikasi. Dari penjelasan Bima Arya, pemecatan itu sudah sesuai aturan," ujar Saleh melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (23/9).
Dari penjelasan Bima, lanjutnya, sebelumnya pihak inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap oknum kepsek yang diduga terlibat pungli dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Bogor.
BACA JUGA: Jokowi Bertanya kepada Bima Arya soal Peluang Erick Thohir jadi Cawapres
"Katanya, kepsek tersebut telah mengakui menerima uang secara ilegal. Karenanya, inspektorat memberikan rekomendasi untuk diberikan sanksi tegas," ucap Saleh.
Ketua DPP PAN itu menilai langkah Bima semestinya diapresiasi, bukan justru dituduh mencari popularitas. Sebab, suami Yane Ardian ?i?tu sudah 10 tahun mengabdi memimpin Bogor.
?
BACA JUGA: Adik Mahfud MD Sebut Ganjar Negarawan, Berpengalaman Selesaikan Persoalan Rakyat
"Kenapa malah di kasus ini ada tuduhan seperti itu (cari popularitas, red)? Justru, yang perlu ditanya adalah apa maksud orang yang menuduh itu? Ada agenda tersembunyi? Atau malah ada target politik yang tersembunyi?" tutur Saleh.
Dia mengatakan kalau Bima Arya mau mencari popularitas, semestinya tidak dengan kasus tersebut. Masih ada banyak isu lain yang lebih mencuri perhatian publik, tetapi justru tidak dilakukan.
"Coba lihat, siswa dan wali murid mendukung Bima Arya. Mereka menyampaikan secara terbuka, bahkan mereka ikut mengkritik perilaku kepala sekolah yang sebelumnya sempat memecat guru honorer yang mengadukannya," terang Saleh.
Menurut Saleh, sebelum kejadian ini, jauh-jauh hari Bima Arya sudah sering mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan siswa baru. Khususnya, sistem PPDB yang banyak disoal dan dikritik masyarakat.
"Itu kan bukan cari popularitas. Itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai wali kota," ucap mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Kalau ada tuduhan miring seperti itu, Saleh khawatir para kepala daerah di kabupaten dan kota lain tidak akan mau lagi bersikap tegas dalam menyelesaikan persoalan di daerahnya karena tindakan baik dituding tidak baik.
"Sementara, semua pihak menginginkan adanya perbaikan signifikan dalam dunia pendidikan kita," ucap anggota DPR dari Dapil 2 Sumut itu.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam