jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai banjir besar yang menggenangi Jakarta sebenarnya dapat dihindari atau setidaknya diminimalisir dampaknya. Sayangnya, Gubernur Anies Baswedan tidak serius merealisasikan janji kampanyenya terkait penanganan banjir.
"Hal ini menjadi renungan kita bersama bahwa janji kampanye terkait banjir di Jakarta bukanlah janji yang mudah untuk dipenuhi, diperlukan pemimpin dengan aksi kongkrit yang nyata, bukan sekadar solusi yang bersifat pendekatan kata-kata, bahwa janji politik juga harus disertai dengan solusi yang realistis dan terukur," kata Gembong di Jakarta, Kamis (2/1).
BACA JUGA: Bela Anies Baswedan, Arief Poyuono: Jokowi 5 Tahun Presiden Jakarta Tetap Banjir
Selama dua tahun ini, lanjut Gembong, praktis tidak ada eksekusi program penanggulangan banjir yang kongkret dari Anies. Program normalisasi seakan hanya menjadi narasi fiksi tanpa ada eksekusi yang nyata.
"Sedangkan pemerintah pusat sudah mencoba untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan banjir di Jakarta," ujarnya.
BACA JUGA: F-PDIP Sebut Anies Baswedan Mengatasi Banjir dengan Pendekatan Kata-kata
Program pemerintah pusat yang dimaksud Gembong adalah sodetan kali ciliwung. Dia menjelaskan, pemerintah pusat menawarkan untuk menjalankan operasional sodetan, sedangkan Pemprov melakukan pembebasan lahan. Namun pembebasan lahan itu tidak terealisasi sepenuhnya.
"Pak Gubernur harus benar-benar mengerti masalah banjir di Jakarta, perlu ada pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien bukan hanya sekadar enak dipandang, Fraksi PDI Perjuangan merasa bahwa program yang dilakukan selama ini hanya fokus masalah estetika atau beautifikasi tanpa memikirkan fungsi dan manfaat,” tutur Gembong.
BACA JUGA: Anies Baswedan Sebut Kunci Utama Pengendalian Banjir Jakarta
Fraksi PDIP, lanjut Gembong, sepenuhnya menyadari bahwa hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan langkah-langkah preventif yang seharusnya menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta.
"Pak gubernur juga perlu mempertanggungjawabkan tindakan preventif yang sama sekali belum dilakukan dan menyebabkan banjir yang luas saat ini terjadi," ucapnya.
Gembong menambahkan pihaknya mendesak agar seluruh jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta benar-benar serius dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang seharusnya sudah dirampungkan selama dua tahun ini.
"Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa perlu adanya pemetaan masalah dan solusi yang lebih baik lagi terkait banjir di Jakarta, fraksi menilai program vertical drainage yang sangat dibanggakan oleh pak Gubernur ternyata tidak menjadi solusi," kata Gembong.
Menurut Gembong, Anies seharusnya kembali menerapkan sistem penanganan banjir yang pernah dipakai pendahulunya Basuki T Purnama alias Ahok. Pasalnya, sistem tersebut sudah terbukti berhasil mengurangi titik banjir.
"Fraksi menyatakan bahwa perlunya adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti masa Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 silam yang dinilai efektif, di mana jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam waktu penanganan selama satu tahun," ucap Gembong menambahkan. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil