jpnn.com - SIKAP berbeda tentang usul penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (ditunjukkan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta. Dari 10 fraksi yang ada di DPRD DKI, hanya Fraksi PKB yang belum menyetujui hak angket.
Anak buah Muhaimin Iskandar di DPRD DKI itu menganggap hak angket tidak mewakili kepentingan masyarakat banyak. Selain itu, PKB saat Pilkada DKI pada 2012 silam juga bukan pengusung Ahok -sapaan Basuki- yang kala itu menjadi calon wakil gubernur mendampingi Joko Widodo.
BACA JUGA: Pedagang Mengeluh Lonjakan Harga Beras Kalah oleh Berita KPK
"Kita belum setuju hak angket bukan karena kita ada hubungan emosional dengan pak gubernur. Kita dalam Pilkada (2012) lalu bukan partai pendukung beliau. PKB hanya melihat mana yang lebih banyak buat kepentingan masyarakat," ujar Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Ilyas kepada INDOPOS, Selasa (24/2).
Dia mengatakan, hak angket terlalu prematur. Karenanya fraksinya belum menentukan sikap dan menandatangani draft penggunaan hak angket yang rencananya akan diparipurnakan dewan.
BACA JUGA: Djarot Ingin Kebut Revitalisasi Penataan Wilayah Kumuh Padat Penduduk
"Hak angket ini arahnya mau ke mana? Kan mesti jelas. Masalahnya belum jelas, prematur. Kalau ada anggota dewan yang tanda tangan pengajuan hak angket, itu hak mereka. Kalau sikap partai kami belum," kata Hasbiallah.(wok)
BACA JUGA: Ingat! Pesan Ahok Jangan Suka Intip Istri Tetangga
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Kesan Ahok saat Hari Down Syndrome Sedunia
Redaktur : Tim Redaksi