JAKARTA - Dua tahun jelang Pemilu 2014 soliditas Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi pendukung pemerintah mulai goyah bahkan dinilai makin rapuh. Benih-benih perbedaan mencuat, friksi mengemuka dalam pembahasan RUU Pemilu.
Anggota Komisi II DPR dari PKB, Abdul Malik Haramain mengakui, gejolak koalisi memang bisa meningkat menjelang dimulainya tahapan pemilu 2014. "Soal PT, misalnya. Kita di partai menengah minta didengar dan diakomodasi agar kenaikannya tak sampai 4 persen. Ini sangat sensitif dan efeknya bisa merembet ke koalisi," kata Abdul Malik.
Sedangkan, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gamari Sutrisno menilai, dalam berkoalisi, partainya tidak harus patuh kepada figur presiden. "Tapi setia pada komitmen perjuangan. Koalisi berarti komitmen pada kesepakatan yang dibuat di awal. Menjelang pemilu memang banyak perbedaan kepentingan politik muncul dan kita harap ini tidak membuat komitmen koalisi rapuh," beber Gamari.
Menurutnya, PKS sebagai salah satu anggota koalisi sama sekali tidak menjadikan figur presiden sebagai hal utama dan segala-galanya. Yang lebih penting dari itu, kata dia, perekat utama koalisi adalah kesamaan visi perjuangan dalam membangun bangsa.
"Kalau presiden kan manusia biasa yang bisa salah. Jadi acuan utama kita bukan kesetiaan pada presiden tapi pada komitmen kebangsaan. Selagi komitmen masih terjaga, koalisi akan tetap eksis dan begitu juga sebaliknya," terangnya.
Sementara itu, politisi Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, masalah koalisi memang berkaitan dengan kegaduhan politik menjelang pemilu. Sebab kepentingan partai-partai menjelang pemilu juga akan lebih tampak perbedaannya.
"Namun perlu dicatat bahwa Golkar tetap konsisten mendukung pemerintahan sampai 2014. Soal koalisi kita konsisten," ujarnya.
Meski demikian, Nurul menegaskan bahwa Golkar meminta agar perkara-perkara hukum yang menyangkut siapa pun harus diselesaikan secara adil dan tegas. Pemerintah pun, kata dia, tak usah dirisaukan bakal menimbulkan kegaduhan politik jika penyelesaiannya diserahkan kepada mekanisme hukum.
"Kan perkara-perkara hukum apabila sudah memiliki data dan fakta tinggal diteruskan saja. Kalau itu terjadi maka ngga akan menimbulkan kepanasan politik," ujarnya.
Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bathoegana memilih tidak mengomentari gocekan politik yang dilancarkan oleh mitra koalisinya. "Kami tidak punya minat memberikan komentar tentang syahwat politik Partai Golkar dan PKS. Biarkanlah mereka beraksi seperti apa maunya," tandas Sutan.
Sutan mengatakan, yang terpenting bagi Partai Demokrat saat ini adalah mendorong program pemerintah dan mendukung lembaga penegak hukum independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih serius melakukan penegakan hukum. (yay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Partai Aceh Berpeluang Ikut Pemilukada
Redaktur : Tim Redaksi