jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Front Militan Ganjar-Mahfud, Girindra Sandino mengatakan neofeodalisme harus dilawan karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan demokrasi yang sehat serta menghambat kemajuan peradaban politik di Indonesia.
Girindra Sandino secara khusus menyoroti menguatnya politik dinasti yang sarat dengan nilai-nilai feodal dan nepotisme.
BACA JUGA: Ganjar Pranowo-Mahfud MD Sudah Mempersiapkan Daftar Lapangan Pekerjaan Baru
“Neofeodalisme harus dilawan dengan gerakan penyadaran pendidikan politik rakyat secara massif,” ujar Girindra Sandino saat dialog publik yang digelar Generasi Pemenang (GP), sebuah organ Relawan Ganjar Mahfud pada Jumat (17/11/2023).
Dialog yang mengusung tema Partisipasi Politik Pemuda dalam Pilpres 2024 ini diikuti oleh lebih dari 150 pemuda dan pemudi.
BACA JUGA: Kuat Banget, Siti Atikoh Ganjar Mampu Finis Lomba Lari 42 Km Borobudur Marathon
Menurut dia, fenomena neofeodalisme jelas bertentangan dengan Pancasila yang gandrung dengan ajaran nilai-nilai egaliter.
Menurut Girindra, partisipasi politik merupakan hal yang paling mendasar dalam penyelenggaraan pemilu.
BACA JUGA: Lari Pagi di CFD, Ganjar Bertemu Sederet Artis Muda yang Penuh Kreativitas
Dia menyebut salah satu indikator pemilu yang demokratis adalah warga negara aktif dalam setiap tahapan pemilu.
“Jadi, bukan soal kuantitas saja di hari H, namun perlu dilihat kualitas partisipasi di semua tahapan pemilu,” ujar Girindra Sandino.
Menurut dia, tingginya angka partisipasi politik dalam pemilu tidak selalu berdampak positif dari sisi kualitas atau dapat disebut belum memiliki dampak yang progresif sebagai sarana pendidikan politik rakyat.
“Terlebih saat ini rakyat disuguhi praktik-praktik kontra demokrasi yang sangat terbuka tanpa malu-malu,” ujar Girindra Sandino.
Girindra juga mengingatkan kaum muda memiliki tanggung jawab politik untuk mengonsolidasikan kembali kekuatan-kekuatan politik demokratik guna membendung politik feodal yang berdampak destruktif terhadap etika serta norma-norma hukum yang berlaku.
“Sebisa mungkin Pemilu 2024 dijadikan sarana dan momentum pencerdasan politik rakyat,” ujar Girindra.
Dia mengatakan kondisi Pemilu 2024 yang sejak awal bermasalah harus diawasi ketat oleh pemilih, kalangan pergerakan, masyarakat sipil lainnya.
Selain itu, perlu pengawasan ketat kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Bukan tidak mungkin pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif diduga sedang berjalan dalam proses Pemilu 2024,” ujar Girindra.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari