JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) tidak kaget melihat kesenjangan antara anggaran buku dan guru dalam persiapan pelaksanaan kurikulum 2013. Pasalnya FSGI telah memprediksi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan kembali akan minta tambahan anggaran.
"FSGI sudah sampaikan dalam RDPU dengan Panja Kurikulum Komisi X DPR, bahwa hasil penghitungan FSGI sangat tidak mungkin biayanya hanya Rp684 M, pasti Kemendikbud akan minta lagi kekurangannya," kata Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti dikonfirmasi JPNN, Rabu (16/1).
Sejak awal, lanjutnya, FSGI sudah menduga anggaran buku dan pelatihan guru dalam persiapan kurikulum akan terus membengkak. Karena FSGI menemukan data pengajuan anggaran untuk Direktorat SD dan SMP tidak menganggarkan pengadaan buku, dan pengadaan silabus kurikulum. Namun tetap saja biaya diklat guru mendapat porsi yang jauh lebih sedikit.
"Anggaran pelatihan guru sangat minimalis agar dapat persetujuan DPR. Karena hanya bisa digunakan untuk pelatihan 1-2 hari saja. Ini politisasi anggaran namanya," tegas Retno yang sejak awal menolak perubahan kurikulum.
Soal anggaran pelatihan lebih kecil dari pengadaan buku, Dia memastikan Kemdikbud beralasan bahwa jumlah buku yang dicetak banyaknya puluhan juta eksemplar, berbeda dengan pelatihan guru yang hanya melatih 40 ribu master teacher dan 350 guru mata pelajaran/kelas.
"Ini mengindikasi kepentingan proyek dan menunjukkan pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam membangun kapasitas guru," tudingnya.
Sebelumnya DPR juga meminta penjelasan soal anggaran sebenarnya untuk kurikulum. Sebab kebutuhan selalu berubah. Mulanya untuk buku dan guru disetujui DPR Rp648 miliar, tapi dalam RDPU dengan Panja Kurikulum Selasa kemarin, anggaran proyek buku tiba-tiba membengkak jadi Rp1 triliun lebih.(Fat/jpnn)
"FSGI sudah sampaikan dalam RDPU dengan Panja Kurikulum Komisi X DPR, bahwa hasil penghitungan FSGI sangat tidak mungkin biayanya hanya Rp684 M, pasti Kemendikbud akan minta lagi kekurangannya," kata Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti dikonfirmasi JPNN, Rabu (16/1).
Sejak awal, lanjutnya, FSGI sudah menduga anggaran buku dan pelatihan guru dalam persiapan kurikulum akan terus membengkak. Karena FSGI menemukan data pengajuan anggaran untuk Direktorat SD dan SMP tidak menganggarkan pengadaan buku, dan pengadaan silabus kurikulum. Namun tetap saja biaya diklat guru mendapat porsi yang jauh lebih sedikit.
"Anggaran pelatihan guru sangat minimalis agar dapat persetujuan DPR. Karena hanya bisa digunakan untuk pelatihan 1-2 hari saja. Ini politisasi anggaran namanya," tegas Retno yang sejak awal menolak perubahan kurikulum.
Soal anggaran pelatihan lebih kecil dari pengadaan buku, Dia memastikan Kemdikbud beralasan bahwa jumlah buku yang dicetak banyaknya puluhan juta eksemplar, berbeda dengan pelatihan guru yang hanya melatih 40 ribu master teacher dan 350 guru mata pelajaran/kelas.
"Ini mengindikasi kepentingan proyek dan menunjukkan pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam membangun kapasitas guru," tudingnya.
Sebelumnya DPR juga meminta penjelasan soal anggaran sebenarnya untuk kurikulum. Sebab kebutuhan selalu berubah. Mulanya untuk buku dan guru disetujui DPR Rp648 miliar, tapi dalam RDPU dengan Panja Kurikulum Selasa kemarin, anggaran proyek buku tiba-tiba membengkak jadi Rp1 triliun lebih.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penghapusan RSBI Tak Ubah Sistem Belajar Mengajar
Redaktur : Tim Redaksi