JAKARTA - Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Fuad Bawazier mengatakan Menteri Keuangan pengganti Agus Martowardojo pasti melalui jalur restu Washington DC. Dengan restu Washington tersebut, maka ada dua pihak yang diuntungkan yakni Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Amerika Serikat.
"Kandidat Menkeu yang akan dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasti yang direstui Washington DC agar kebijakan pemerintahan SBY selama ini pro Amerika Serikat terjaga," kata Fuad Bawazier, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (17/5).
Kebijakan pro Amerika Serikat menurut dia mesti dipertahankan oleh Pemerintahan SBY guna memantapkan eksistensi neolib, kapitalisasi, dan transaksional politik.
"Celakanya eksekutif dan legislatif sama-sama ingin kaya seperti pengusaha, dan sebaliknya pengusaha juga ingin menjadi penguasa," ungkap Fuad.
Karena itu, wajar jika kemudian mereka sama-sama gendut, dan sama-sama kaya dengan menghalalkan segala cara. “Reformasi ini gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan berubah melahirkan KKN, oligarki, dinasti, korupsi berjamaah, merusak hutan dan lingkungan, dan otonomi daerah 80 gagal gagal,” tambah Fuad.
Kebijakan keuangan pusat ke daerah kata Fuad, juga tidak melahirkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam banyak kajian dan penelitian termasuk LIPI, seluruh kebijakan pemerintah pusat dan daerah tidak berdampak perbaikan hidup bagi daerah, dan sebaliknya rakyat tambah susah. “Maka, kebijakan keuangan dan daerah ini perlu dibenahi,” harapnya. (fas/jpnn)
"Kandidat Menkeu yang akan dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasti yang direstui Washington DC agar kebijakan pemerintahan SBY selama ini pro Amerika Serikat terjaga," kata Fuad Bawazier, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (17/5).
Kebijakan pro Amerika Serikat menurut dia mesti dipertahankan oleh Pemerintahan SBY guna memantapkan eksistensi neolib, kapitalisasi, dan transaksional politik.
"Celakanya eksekutif dan legislatif sama-sama ingin kaya seperti pengusaha, dan sebaliknya pengusaha juga ingin menjadi penguasa," ungkap Fuad.
Karena itu, wajar jika kemudian mereka sama-sama gendut, dan sama-sama kaya dengan menghalalkan segala cara. “Reformasi ini gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan berubah melahirkan KKN, oligarki, dinasti, korupsi berjamaah, merusak hutan dan lingkungan, dan otonomi daerah 80 gagal gagal,” tambah Fuad.
Kebijakan keuangan pusat ke daerah kata Fuad, juga tidak melahirkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam banyak kajian dan penelitian termasuk LIPI, seluruh kebijakan pemerintah pusat dan daerah tidak berdampak perbaikan hidup bagi daerah, dan sebaliknya rakyat tambah susah. “Maka, kebijakan keuangan dan daerah ini perlu dibenahi,” harapnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Luthfi jadi Inisiator Pertemuan dengan Importir Daging
Redaktur : Tim Redaksi