JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi melontarkan gagasan untuk menyusun daftar nama-nama daerah berkinerja terburuk, yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat.
Alasan Gamawan, cara ini bisa memicu semangat Pemerintah Daerah agar lebih maksimal menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah, yang selama ini dinilai masih perlu untuk terus ditingkatkan.
"Apakah perlu dibuat ranking seperti yang diumumkan Kementerian Lingkungan Hidup, yang menempatkan Bandar Lampung sebagai kota terkotor hingga ribut semua? Apakah Kemendagri perlu membuat seperti itu?" ujarnya saat membuka Pelaksanaan Orientasi Kepemimpinan Bupati/Wali Kota di Jakarta, Senin (4/3).
Gamawan mengutarakan gagasan tersebut, karena kesuksesan pemerintah pusat secara menyeluruh sangat bergantung pada kemampuan pemda-pemda dalam menunjukkan kinerja terbaik. Oleh karena itu evaluasi pelaksanaan otonomi daerah diperlukan dan pemerintah pusat memiliki tanggung jawab mengenai hal tersebut.
"Dengan mendorong pelaksanaan otonomi daerah berjalan sesuai arah, masyarakat bisa mendapat manfaat pembangunan dan melahirkan kesejahteraan," katanya.
Oleh karena itu mantan Gubernur Sumatera Barat ini kembali mengingatkan pentingnya epala daerah berkinerja baik dalam melayani masyarakat, efisien dalam mengelola anggaran, dan mampu menciptakan iklim kondusif di daerah masing-masing.(gir/jpnn)
Alasan Gamawan, cara ini bisa memicu semangat Pemerintah Daerah agar lebih maksimal menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah, yang selama ini dinilai masih perlu untuk terus ditingkatkan.
"Apakah perlu dibuat ranking seperti yang diumumkan Kementerian Lingkungan Hidup, yang menempatkan Bandar Lampung sebagai kota terkotor hingga ribut semua? Apakah Kemendagri perlu membuat seperti itu?" ujarnya saat membuka Pelaksanaan Orientasi Kepemimpinan Bupati/Wali Kota di Jakarta, Senin (4/3).
Gamawan mengutarakan gagasan tersebut, karena kesuksesan pemerintah pusat secara menyeluruh sangat bergantung pada kemampuan pemda-pemda dalam menunjukkan kinerja terbaik. Oleh karena itu evaluasi pelaksanaan otonomi daerah diperlukan dan pemerintah pusat memiliki tanggung jawab mengenai hal tersebut.
"Dengan mendorong pelaksanaan otonomi daerah berjalan sesuai arah, masyarakat bisa mendapat manfaat pembangunan dan melahirkan kesejahteraan," katanya.
Oleh karena itu mantan Gubernur Sumatera Barat ini kembali mengingatkan pentingnya epala daerah berkinerja baik dalam melayani masyarakat, efisien dalam mengelola anggaran, dan mampu menciptakan iklim kondusif di daerah masing-masing.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebelum Lengser Mahfud MD Luncurkan Buku
Redaktur : Tim Redaksi