jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum terpilih DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Willem Wandik mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan perjuangan satu agama, suku, atau kelompok tertentu dan bukan penyerahan dari pihak mana pun.
"Kemerdekaan Indonesia adalah buah dari perjuangan berdarah-darah semua anak bangsa yang berlatar belakang agama, suku, dan etnis yang berbeda," ujar Willem dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/8).
BACA JUGA: Proklamasi
Willem menambahkan, kemerdekaan adalah perjuangan melawan kolonialisme yang menindas dan merampas hak asasi manusia. Namun, kemerdekaan atas penindasan hak asasi manusia justru paradoks dengan keadaan sekarang pada 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. “Kemerdekaan ini ternyata masih menyisakan jejak dan mental kolonialisme atas sesama anak bangsa,” katanya.
Dia memaparkan, penindasan antarsesama anak bangsa itu terbukti dari kasus-kasus intoleran antara lain pelarangan dan penutupan gereja dan rumah ibadah lainnya. “Perbedaan agama tidak lagi dilihat sebagai kekuatan persatuan melainkan dianggap sebagai musuh yang harus dilawan,” tutur Willem.
BACA JUGA: Memeriahkan HUT RI, Kemnaker Gelar Pesta Rakyat Tripartit
Di sisi lain, lanjut Willem, alat pelayanan negara digunakan oleh kelompok intoleran sebagai alat melegitimasi kebijakan diskriminatif untuk mengadang pendirian rumah ibadah, bahkan tidak segan menyegel atau menutup rumah ibadah.
BACA JUGA: Proklamasi
BACA JUGA: Pimpin Kirab Merah Putih, Bupati Bogor Ade Yasin Ingatkan Persatuan
Hal senada diungkapkan Sahat Martin Philip Sinurat, Sekum terpilih DPP GAMKI. Menurut alumni ITB tersebut, harusnya persoalan intoleran dan diskriminatif bisa diselesaikan dalam lima tahun periode kedua Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Jokowi dikenal sebagai pribadi dan pemimpin yang nasionalis-Pancasilais serta mampu merangkul sesama warga negara, termasuk masyarakat marjinal.
“Selain itu Jokowi juga didukung partai-partai koalisi yang nasionalis-Pancasilais, sehingga kasus intoleran dan diskriminasi kami harapkan bisa diselesaikan di tingkat legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun daerah,” beber dia.
Sahat menegaskan, bila persoalan diskriminasi dan intoleransi ini tidak bisa diselesaikan dalam lima tahun ke depan, maka pihaknya pesimis dan ragu, akan ada pemimpin di masa depan yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan ini.
“Maka kami sangat berharap dan mendesak pemerintahan Jokowi menyelesaikan persoalan-persoalan diskriminatif dan intoleran yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia,” cetus dia.
“Selamat merefleksikan Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia. Semoga kemerdekaan yang hakiki bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Sahat. (*/adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yuk Ikut Meikarta Colour Fun Run, Dijamin Seru
Redaktur & Reporter : Adek