jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo menyoroti lembaga-lembaga yang memiliki catatan buruk, contohnya penegakan hukum, korupsi, dan demokrasi.
Hal ini disampaikan saat Ganjar menjadi narasumber dalam acara saresehan nasional yang diadakan oleh Alumni Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11).
BACA JUGA: Ganjar Dorong Revitalisasi Koperasi Unit Desa Untuk Sejahterakan Petani
Ganjar mengatakan kepercayaan publik perlu melibatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, seperti agamawan, ilmuan, budayawan, dan media.
"Ketika kewengan itu ada, dan diberikan kepada seorang pemimpin, pemimpinnya yang kemudian membikin arusnya itu dibalik," kata Ganjar.
BACA JUGA: Bergerak Demi Ganjar - Mahfud, KawanJuang GP Adakan Cek Kesehatan Gratis
Ganjar mengaku perlunya perubahan regulasi agar mengembalikan kepercayaan publik tersebut.
Termasuk peran media agar muncul persepsi yang baik terhadap lembaga-lembaga negara.
"Ketika kegelisahaan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti di akomodasi, untuk kemudian membalikan situasi itu. Ketika regulasinya tidak mencukupi, ya dirubah regulasinya," jelas Ganjar.
Terkait skala dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan demokrasi, Ganjar memberikan penilaian 5 dari skala 1 hingga 10.
Terutama, kata dia, setelah kejadian hasil putusan Makhamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim MK.
"Ya dengan kasus ini (MK) jeblok. (Nilainya) 5," ucap Ganjar.
Selain itu Ganjar juga mengungkapkan data yang didapatkanya, bahwa persepsi penegakan hukum saat ini hanya 30,7.
Untuk memperbaiki hal itu, Ganjar menyatakan yang harus dilakukan ialah supermasi hukum untuk melindungi seluruh warga.
Adapaun indeks hukum dan HAM pada 2017-2022 memiliki skor 6,2.
"Perkuat lembaga HAM, perkuat pendidikan HAM pada publik," ucap Ganjar.(mcr10/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul