jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau penanganan atau karantina penyakit mulut dan kuku (PMK) sebaiknya berbasis zona bukan wilayah pemerintahan.
Hal itu untuk mengantisipasi pergerakan hewan ternak dan elemen lain pembawa virus di sekitar wilayah terdekat.
BACA JUGA: Survei: Anies Mengungguli Prabowo dan Ganjar Pranowo
"Tadi ada yang usul basis desa atau kecamatan. Kalau menurut saya zona, apakah beberapa desa atau kecamatan dan beberapa kecamatan, sehingga tidak restriktif atau terbatas hanya di wilayah satu pemerintahan," katanya usai mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait penanganan PMK..
Ganjar memberikan contoh dari beberapa kasus hasil tracing ditemukan indikasi bahwa hewan ternak di satu lokasi tidak pernah keluar kandang tetapi tetap terinfeksi PMK.
BACA JUGA: Surya Paloh Sebut Ganjar-Anies Duet Pemersatu Bangsa, NasDem Serius?
Kuat dugaan, penularan terjadi karena ada hewan ternak lain seperti kambing yang berkeliaran di sekitar kandang.
Oleh karena itu diperlukan karantina untuk hewan ternak kuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, dan babi.
BACA JUGA: 2.000 Mak-Mak Berkumpul di Masjid Agung Maros dan Mendoakan Kebaikan Untuk Ganjar
"Ini yang penting untuk dilakukan dan SOPnya disiapkan karena penularan virusnya itu airborne, jadi dibawa udara dan jauh lebih berbahaya. Sejauh ini belum ada masker untuk sapi jadi agak riskan memang penularannya," katanya.
Ganjar menjelaskan, PMK telah menjadi pekerjaan rumah bersama karena penyebaran atau penularan kasusnya menjadi cukup eksponensial.
Meski demikian Ganjar optimistis penyakit ini bisa dikendalikan karena masyarakat sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Menurut Ganjar satu hal penting untuk penanganan kasus ini adalah data.
"Nah siapa yang mendata, sementara ini ada penyuluh. Kami memercayakan kepada kawan-kawan yang sering berhubungan dengan ternak, kelompok ternak, dan seterusnya. Teman-teman yang bekerja sebagai inseminator biasanya juga sangat akrab sama sapi. Kampus dan mahasiswa bisa digunakan, konsepnya sudah ada," jelas Ganjar.
Selain itu di Jawa Tengah juga ada Jogo Ternak dan Bolo Ternak yang harus dimaksimalkan untuk memeriksa hewan agar tidak hanya menjadi jargon semata.
Ganjar juga memberikan arahan kepada dinas terkait mengenai langkah penanganan di Jawa Tengah. Salah satunya tentang percepatan vaksinasi hewan.
"Beberapa item tadi kami sampaikan kepada kawan-kawan dinas setelah rapat dengan Menko Marves agar dilakukan percepatan karena faktanya memang kebutuhan vaksin kita masih jauh dari yang ada," ungkapnya.
Sejauh ini jumlah vaksin yang sudah diperoleh Jawa Tengah baru 75.500 dosis padahal jumlah hewan ternak, baik sapi maupun kerbau berjumlah sekitar 2,1 juta ekor. Oleh karena itu dibutuhkan 6 juta vaksin agar semua hewan ternak bisa divaksinasi.
"Kami butuh kira-kira 6 jutaan vaksin karena akan ada tiga kali. Minimal kalau enam bulan ke depan ini bisa disuntik vaksin pertama itu bisa cepat. Maka saya minta carikan vaksinnya ada di mana. Tadi keputusannya Kementan sudah ada ahlinya untuk melakukan atau membuat vaksin sendiri. Tadi diperintahkan oleh Menko Marves dicari produk yang dalam negeri. Sejauh mana bisa dilakukan sehingga kita akan bisa melakukan isolasi atau karantina-karantina," katanya.
Dalam rapat bersama Menko Marves, Ganjar juga menyampaikan temuan di lapangan terkait pergerakan hewan maupun pedagang hewan.
Ganjar mengatakan juga sedang menghitung kebutuhan PCR, lab, dan peralatan, serta obat-obatan yang dibutuhkan.
Dia meminta agar ada hitungan total terkait semua kebutuhan itu. Selanjutnya bicara terkait pendanaan, setiap kabupaten/kota dan provinsi sedang menyiapkan anggaran untuk penanganan PMK.
"Terakhir tentu kami bicara soal sumber dana dan dampaknya. Sumber dana dari pusat akan ada PEN yang akan dikeluarkan, tadi ada kurang lebih Rp 4,6 triliun dan sedang dibicarakan dengan Menteri Keuangan. Daerah juga menyiapkan baik di level kabupaten/kota maupun provinsi. Setelah ada hitungan ekonominya tentu kami akan menghitung dampak sosial ekonominya. Kalaulah kemudian diasumsikan kelak ada ganti rugi mudah-mudahan nanti petani dan peternak itu tenang," pungkas Ganjar. (flo/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Natalia