jpnn.com, JAKARTA - Intervensi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam mengatasi kemiskinan di wilayahnya terus dilakukan dengan cepat dan cermat.
Ganjar pun memimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem dan memerintahkan seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah melaporkan seluruh intervensi yang telah dilakukan.
BACA JUGA: Pengamat: Dukungan Jokowi untuk Ganjar Sungguh Nyata, Nih Buktinya
“Saya minta untuk dikumpulkan hasil seluruh intervensi yang ada sehingga bisa tahu seberapa mereka bisa diselesaikan dengan cepat,” ujar Ganjar seusai rakor di Jateng, Rabu (7/6).
Adapun langkah cepat yang dilakukan oleh Ganjar sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di dalam Rakernas III PDIP, Jokowi menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem pada 2024.
BACA JUGA: Kalau Ganjar Jadi Presiden, PDIP Pastikan Program Jokowi Berlanjut Setelah 2024
Terkait hal itu, Ganjar pun meminta perangkat daerah provinsi koordinator intervensi P3KE untuk segera menyelesaikan verifikasi faktual hasil verval kabupaten.
Dia berharap perolehan data faktual kebutuhan intervensi/bantuan bisa dijadikan bahan merumuskan kebijakan dan langkah-langkah penyelesaian serta kebutuhan anggaran intervensi.
Lebih lanjut, Ganjar meminta provinsi dan kabupaten mengkoordinasikan sumber-sumber pembiayaan intervensi P3KE (APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, BUMN/D dan stakeholder lainnya), baik yang sudah direalisasikan/diterima bantuannya maupun masih rencana/proses.
“Kebutuhan PKE yang progres capaiannya masih rendah, segera melakukan intervensi pada 2023 secara masif, dengan mengoptimalkan APBN, APBD dan APBDes serta sumber pembiayaan non Pemerintah (BUMN, BUMD, BAZNAS, UPZ, CSR),” ujarnya.
Ganjar juga meminta provinsi memvalidasi potensi intervensi/bantuan dari sumber pembiayaan yang ada. Selain itu, memvalidasi faktual data kebutuhan yang belum mendapatkan intervensi/bantuan.
“Kemudian, melaporkan hasil intervensi/bantuan (tagging BNBA) pada SIKS-DJ,” ujar Ganjar.
Jawa Tengah juga membentuk Sekretariat PKE prioritas, selanjutnya melaksanakan rapat koordinasi secara rutin dan berkala atas perkembangan intervensi PKE di Kabupaten, dan melaporkannya kepada Pemprov Jateng.
Ganjar menyampaikan beberapa alasan mendasar terkait dengan masih rendahnya capaian penanganan kemiskinan ekstrim.
Pertama, keterbatasan anggaran pemerintah untuk PKE karena saat perencanaan tidak berbasis PKE,
“Sehingga menunggu perubahan APBD yang biasanya dilakukan pada bulan September-Oktober,” ujar Ganjar.
Kedua, SKPD provinsi (kecuali KaDisperakim) belum maksimal melakukan koordinasi dan akselerasi di lapangan.
Terakhir, perbedaan data di kementerian menyebabkan intervensi tidak bisa dilakukan, misalnya 15.000 sambungan listrik tidak bisa diintervensi dengan dana subsidi APBN dari Kementerian ESDM karena data Sasarannya tidak sama dengan Kementerian Sosial.(mcr10/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul