jpnn.com, GROBOGAN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengizinkan para bupati dan wali kota untuk mengalihkan alokasi bantuan dari Pemprov Jateng untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Namun, Ganjar memberi catatan, pengalihan alokasi harus disertakan dengan data yang valid.
BACA JUGA: Santrine Abah Ganjar di Madiun Gelar Istigasah & Doa Bersama untuk Kebaikan Indonesia
"Kalau program yang reguler sudah disiapkan jangan sampai itu bergeser. Saya mendorong kalau di level desa yang miskin, bahkan kemiskinan ekstrem, bantuannya boleh digeser ke sana, nanti saya izinkan. Umpama bantuan provinsi mau dipakai untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem akan saya izinkan," kata Ganjar saat memberikan arahan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Balai Desa Milir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan pada Rabu (25/1).
Pengalihan alokasi bantuan tersebut, kata Ganjar, merupakan sederet upaya inovasi Pemprov Jawa Tengah untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.
BACA JUGA: Keutamaan Puasa Rajab, Dibukakan Pintu Surga Hingga Dihapusnya Dosa
Oleh karena itu, Ganjar meminta setiap kepala daerah untuk bertanggung jawab atas verifikasi dan validasi data terkait jumlah warga miskin, serta jumlah yang berhak menerima bantuan di daerahnya masing-masing.
"Kami coba selesaikan untuk penanganan sampai ke level mikro, mikronya ada di desa. Kami minta kawan-kawa kades untuk mendata satu minggu ini, camat akan menjadi supervisi dan akan dikompilasi oleh kabupaten," ujar Ganjar.
BACA JUGA: Komunitas Pendukung Ganjar Beri Sembako & Bahan Bakar untuk Nelayan di Pangandaran
"Itu menjadi prioritas. Kalau nanti kemiskinan ekstrem di 2024 mesti selesai, kami semua di daerah punya tanggung jawab pada level masing-masing," imbuh Ganjar.
Pemprov Jawa Tengah akan terus mendampingi para bupati, wali kota, camat dan kades untuk mempercepat verifikasi dan validasi data warga miskin.
Pemprov Jateng juga terus mencari inovasi untuk menambah bantuan anggaran pengentasan kemiskinan.
Termasuk dengan menggerakkan para filantrop, CSR, perusahaan hingga BAZNAS agar menjalin kerja sama dengan pemerintah.
Dengan begitu, diharapkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 mendatang yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera tercapai.
"Tidak selesai di situ, pasti mereka (kades) akan berat, maka kita carikan (dana bantuan) seperti BAZNAS. Rakor BAZNAS kemarin juga setuju bahwa pentasarufan BAZNAS ini juga diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. CSR juga kita dorong," ucap Ganjar.(chi/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Yessy Artada