jpnn.com, SEMARANG - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengecam pengerahan kepala dan perangkat desa yang santer untuk mendukung pasangan calon (paslon) tertentu di pemilihan gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng).
Menurutnya, kepala desa (kades), perangkat desa hingga aparatur sipil negara (ASN) maupun aparat penegak hukum yang terlibat pemilihan kepala daerah (Pilkada) jelas melanggar aturan.
BACA JUGA: Bawaslu Gerebek Pertemuan Rahasia Kades se-Jateng di Hotel Semarang
"Iya, saya kira semua mesti kembali pada khittah masing-masing, yang tidak boleh berpolitik jangan berpolitik, nanti tidak bagus," kata Ganjar seusai rapat internal di Kantor PDI Perjuangan Jateng, Panti Marhaen, Kota Semarang, Jumat (25/10).
Hal itu dia ungkapkan atas temuan adanya pengerahan kades dan perangkat desa terbukti kembali dalam Pilgub Jateng, beberapa waktu terakhir. Termasuk temuan Bawaslu Kota Semarang pada Rabu (23/10) malam.
BACA JUGA: PDIP Merespons Dugaan Pengerahan Kades untuk Memenangkan Paslon di Pilgub Jateng
"Apa yang terjadi di Boyolali, di Pemalang, maka tadi kami dorong agar Komisi II DPR RI segera memanggil Mendagri, minta klarifikasi, minta penjelasan terhadap imparsialitas dari para kades," tutur Ganjar.
Mantan Gubernur Jateng dua periode itu pun menyatakan maraknya pengerahan kades untuk mendukung salah satu paslon di Pilgub Jateng harus segera diakhiri.
BACA JUGA: Kasus Suap Kasasi Ronald Tannur, Kejagung Sita Uang Hampir Rp 1 Triliun
"Nanti kalau tidak, nilai demokrasi kita pasti akan menurun dan itu menjadi cerita umum di publik ya, sekarang terjadi hal yang seperti itu," tuturnya.
Begitu pula, secara kepartaian pihaknya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah tak akan diam untuk memberikan advokasi.
"Kami tidak tinggal diam, tim hukum sudah berjalan dan advokasi mulai kita lakukan dan saya menyampaikan terima kasih karena panwas sudah merespon," kata dia.
Pun, kata Ganjar, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah memberikan arahan kepada kader banteng agar memerangi praktik-praktik TMS (terstruktur, masif, dan sistematis) dalam Pilkada Jateng 2024.
"Maka kita akan masuk ke penegakan hukum, inilah yang diingatkan oleh Bu Mega tadi, agar kita bisa mencegah terjadinya indikasi-indikasi yang TMS, maka kita jaga, yuk, Pilkada dengan baik," ujarnya.
Diketahui, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin Konsolidasi Organisasi Internal Partai Pemenangan Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Panti Marhaen, Jumat (25/10).
Dalam rapat internal itu, turut hadir sejumlah elit PDI Perjuangan, di antaranya Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hasto Kristianto, Adian Napitupulu, dan Bintang Puspa Yoga. (mcr5/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bikin Film Porno, Siskaeee dan Pemeran Lain Divonis Setahun Penjara
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Wisnu Indra Kusuma