Ganjar: Mau Pemimpin yang Baik Hati, Jagoan, Pintar Seperti di Film? Tentu Tidak Ada

Minggu, 21 Juni 2020 – 06:46 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Foto: Instagram

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan masyarakat jangan terlalu bermimpi tinggi untuk memiliki kepala daerah yang sempurna di setiap wilayahnya.

Menurut Ganjar, setiap kepala daerah yang terpilih belum tentu sesuai dengan harapan masyarakat.

BACA JUGA: Panglima TNI dan Kapolri ke Semarang Bertemu Pak Ganjar, Sidak ke 2 Lokasi

"Kita boleh mimpi tinggi, boleh mimpi maksimal, sebagus apa sebenarnya pemimpin yang kita pilih langsung ini. Dan sesuai dengan impian, dia bisa merealisasikan sebagus apa itu," kata Ganjar pada saat webinar dengan tema Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah, Sabtu (19/6).

"Saya juga menyampaikan jangan ketinggian karena idealnya itu tidak akan dicapai. Mau pemimpin yang baik hati, tidak sombong, jagoan, pintar seperti film boy Zaman dulu itu tentu tidak ada," sambung Ganjar.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Sikap Jokowi soal RUU HIP, Tentara Indonesia Usir Israel, Kabar Gembira

Ganjar mengatakan, kualitas calon kepada daerah yang terpilih bukanlah tanggung jawab masyarakat, melainkan parpol.

Menurut Ganjar, kualitas pemimpin yang terpilih di pilkada 2020 ini tergantung seleksi yang dilakukan parpol.

BACA JUGA: PPDB Jateng, Ganjar Pranowo: Silakan Konsultasi, Asal Jangan Bohong

"Maka sebenarnya proses demokrasi dan demokratisnya mari kita latih. Siapa yang bertanggung jawab partai politik. Partai politik yang harus bertanggung jawab," katanya.

"Dari mana tanggung jawabnya? Kan ada dong jawabnya. Ya partai politik, agresasi politik, sumber rekrutmen kader, dan pendidikan politik," ungkapnya.

Dalam diskusi tersebut, Ganjar pun menyinggung usulan yang ditawarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal pilkada asimetris. Menurut Ganjar usulan itu bagus untuk ide.

Namun dalam realitanya, lanjut Ganjar, masyarakat tentu menginginkan sistem yang sama

"Kita mau ga berasimetri? Jawabannya sudah jelas tidak mau. Maaf nih Pak Tito,  karena mesti ada satu sistem yang sama kecuali yang memang sengaja di-exlude oleh undang-undang seperti daerah istimewa dengan ketentuan khusus misalnya Aceh, DKI Jakarta , Yogyakarta dan Papua," pungkas Ganjar. (mg9/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Dedi Sofian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler