jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Panowo mengungkapkan beragam upaya dilakukan untuk memudahkan pemantauan, pengawasan, dan penyelesaian masalah yang dialami setiap pekerja migran Indonesia (PMI).
Salah satunya dengan komunikasi secara terbuka antara kepala daerah dan dinas tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota dengan pekerja migran.
Hal itu disampaikan Ganjar saat menerima Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dalam rangka menindaklanjuti aduan pekerja migran Indonesia yang berasal dari kabupaten/kota di Jateng.
Menurut Ganjar, pemerintah daerah juga harus bersiap karena tugasnya adalah melatih, mengawasi, dan menyelesaikan persoalan terkait pekerja migran.
BACA JUGA: Penari asal Inggris Rachel Harrison Tampilkan Tarian Jawa di Hadapan Pak Ganjar
Ganjar menyarankan kepada kepala dinas dan bupati/wali kota untuk memberikan nomor telepon pada para PMI ataupun menyapa mereka lewat media sosial.
"Sekali-kali disapa, maka tadi saya usul kepada dinas maupun bupati dan wali kota live melalui medsos dengan PMI kita. Saya sering lakukan itu dan kadang kita bisa mendapatkan informasi tanpa rekayasa," kata Ganjar di Gedung B lantai 5 Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (9/4).
BACA JUGA: Irsan Kaget, Tak Sangka akan Dapat Laptop dari Pak Ganjar
Ganjar mengaku beberapa waktu lalu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah berupaya mengawal pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang sakit kanker cukup parah untuk dipulangkan ke tanah air.
"Banyak sekali (aduan) yang masuk pada saya melalui WhatsApp maupun media sosial. Mereka menyampaikan tentang persoalan yang dihadapi," katanya.
Ganjar juga mengingatkan Kepala BP2MI memberi perhatian untuk nasib PMI yang bekerja di kapal.
"Kita pernah lihat video ABK sakit sampai meninggal dan dibuang ke laut, yang begini ini kita di daerah punya kewajiban untuk memantau, mendidik, mengevaluasi, dan menyampaikan," lanjut Ganjar.
Dalam pertemuan dengan Kepala BP2MI itu juga dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun BP2MI.
Koordinasi tersebut dibutuhkan agar semua siap mengelola dengan baik. Begitu halnya dengan persoalan yang belum bisa diselesaikan di daerah maka harus dikerjakan bersama dengan pemerintah pusat, kementerian tenaga kerja, maupun kementerian luar negeri.
"Mudah-mudahan dari sosialisasi ini tidak lama akan punya check list di semua kabupaten/kota terkait apa yang mesti disampaikan, begitu juga dengan provinsi," ungkapnya.
Sementara itu, terkait peningkatan kualitas pekerjaan migran asal Jawa Tengah, Ganjar menyebutkan hanya ada satu hal penting yang harus dilakukan. Itu adalah terkait edukasi atau pelatihan pekerja migran.
"Satu saja, edukasi atau training. Tidak ada yang lain. Jadi diberikan skill apa yang dibutuhkan pekerja migran, lalu bahasa. Berikutnya adalah pemahaman kultur negara yang akan dituju agar tidak bermasalah," jelas Ganjar.
Adapun dalam sambutannya Ganjar juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Kepala BP2MI terkait adanya pekerja migran ilegal yang dibawa oleh sindikat mafia atau calo.
Menurut Ganjar mereka yang tidak terdaftar secara resmi itu juga harus diperjuangkan untuk mendapat perlindungan.
"Bagaimanapun, mereka yang ilegal itu juga warga negara kita," katanya.
Sementara itu, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan Indonesia sedang berhadapan dengan sindikat mafia penempatan pekerja migran ilegal. Sindikat itu dikendalikan oleh segelintir orang yang disokong oleh oknum yang memiliki atribut kekuasaan.
"Saya tidak menutupi karena ini era transparansi. Konsekuensi penempatan ilegal ini di luar radar perlindungan negara karena negara tidak tahu mereka berasal dari mana saja, bekerja di mana dan sebagai apa," katanya.
Dia mengatakan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penempatan terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.
Rata-rata, misalkan yang tercatat secara resmi sekitar 205 ribu warga, tiga kali lipat dari jumlah itu bisa dipastikan menjadi korban sindikat mafia atau calo.
"Maka butuh kerja bersama, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah harus menertibkan setiap wargamya yang akan berangkat ke luar negeri. Dilakukan verifikasi. Masyarakat harus diedukasi agar tidak menjadi korban calo atau sindikat itu," kata Benny. (flo/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Natalia