Gantikan Raskin, Kupon Pangan Diyakini Potong Rantai Distribusi

Kamis, 18 Agustus 2016 – 08:20 WIB
Ilustrasi. Foto: JPNN

jpnn.com - JAKARTA – Panjangnya rantai distribusi kerap menjadi penyebab melejitnya harga-harga kebutuhan pokok. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, kupon pangan akan menjadi andalan pemerintah untuk memotong rantai pasokan yang tidak efisien.

Dengan demikian, harga bisa stabil tanpa mengorbankan petani. ”Dengan kupon stok terjaga, harga juga terjaga,” ujarnya di gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (16/8).

BACA JUGA: Gubernur BI: Ekonomi Indonesia Mulai Tunjukkan Perubahan

Kupon pangan akan menggantikan skema beras untuk rakyat miskin (raskin). Enggar menambahkan, kupon pangan berlaku efektif tahun depan. Kini aspek teknis dikaji, termasuk syarat bagi masyarakat yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut. ”Sekarang belum ada angka kupon. Kami matangkan terlebih dulu. Kami kaji supaya kalau jalan tidak tergagap-gagap,” jelasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro mengungkapkan, skema pemberian subsidi melalui kupon pangan pada 2017 merupakan transformasi bantuan pemerintah.

BACA JUGA: Reklamasi Jakarta Mampu Serap 20 Ribu Tenaga Kerja

”Bantuan pangan 2017 kami transformasi di 44 kota yang pembagian berasnya tidak seperti dulu, yakni sekian kilogram per kepala keluarga. Tapi, per kartu yang hanya bisa ditukar untuk beli beras dan kebutuhan pokok lain,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah akan memperbaiki data statistik pertanian. Langkah tersebut diambil menyusul perdebatan pada awal 2016 antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik tentang data soal hasil panen. ”Yang menjadi prioritas adalah memperbaiki kualitas statistik pertanian. Sebab, ada dispute beberapa waktu lalu,” tambahnya.

BACA JUGA: Rayakan HUT RI, Taspen Bedah Rumah Veteran

Menurut dia, data tunggal statistik pertanian merupakan acuan penting untuk menentukan produktivitas pertanian yang lebih baik. Jadi, tidak boleh ada perbedaan data di Kementerian Pertanian dan BPS.

Di sisi lain, sebagai bagian dari stabilisator harga di daerah, Perum Bulog Divre Jatim mendorong pertumbuhan jumlah Rumah Pangan Kita (RPK). Dalam pengembangannya, RPK melibatkan masyarakat untuk mendistribusikan produk-produk Bulog langsung ke konsumen.

Kepala Bulog Divre Jatim Witono menjelaskan, hingga sekarang, ada sekitar 200 RPK yang berdiri di Jatim. Mereka tersebar di berbagai daerah. Hingga akhir tahun, tidak ada target khusus untuk pendirian RPK. Tapi, berdasar data terakhir, ada 600 pengajuan untuk menjadi RPK.

’’RPK berperan dalam stabilisasi harga. Karena itu, makin banyak jumlah RPK justru bagus. Tapi, kami membatasi dengan melakukan seleksi. Maksimal satu RW atau desa terdapat satu RPK. Diprioritaskan yang memiliki tempat yang representatif dan berada di dalam lingkungan padat penduduk,’’ terangnya kemarin.

RPK sepenuhnya mendapatkan suplai produk dari Bulog. Semua komoditas yang dijual Bulog juga didistribusikan kepada tiap RPK. Mulai beras, gula, hingga minyak goreng.

Bahkan, komoditas lain yang sifatnya musiman seperti pembelian bawang merah oleh Bulog dari petani turut disalurkan kepada RPK.

’’Hanya dengan Rp 5 juta, mereka mendapatkan seluruh komoditas. Kalau produk yang dijual habis, mereka bisa menghubungi Bulog supaya mendapatkan suplai tambahan,’’ tuturnya. (dee/res/jos/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menangkan Hadiahnya! Singa Mas Indonesia Gelar Lomba Foto Agustusan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler