JAKARTA - Kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR memang tidak jelas. Sekali waktu dibilang "dibatalkan", di lain waktu istilahnya berganti menjadi "ditunda". Tapi, yang pasti, anggaran pembangunan gedung sebesar Rp 800 miliar yang sudah tercatat di APBN 2011 itu ternyata tidak sepenuhnya dikembalikan ke kas negara.
Seperempatnya, yakni sebesar Rp 218 miliar direalokasikan ke APBN-Perubahan 2011. Fakta ini terungkap dalam Surat Keputusan Rapat Pleno Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) bersama Setjen DPR Nomor.162/BURT/R.Pleno/MS.IV/0 7/2011 pada 22 Juli 2011.
Surat itu ditandatangani oleh Wakil Ketua BURT dari Fraksi Partai Gerindra Pius Lustrilanang. "Memang benar di-realokasikan seperti itu," kata Pius di Jakarta, kemarin (20/1). Sebagai tertulis di dalam surat keputusan itu, realokasi dilakukan setelah mendengar penjelasan setjen, serta masukan dan pandangan dari anggota BURT.
Saat dikonfirmasi mengenai pertimbangan untuk merealokasikan anggaran itu, Pius hanya menjawab diplomatis. "Sebetulnya itu proses biasa yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Ini proses dalam pembahasan APBN-Perubahan," tegasnya.
Untuk apa saja dana "buangan" dari proyek pembangunan gedung yang gagal itu" Di antaranya adalah untuk pengadaan fotocopy kecepatan tinggi Rp 4,026 miliar, pengadaan mobil Toyota Camry Rp 470,5 juta, dan pembangunan lapangan futsal di kawasan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR di Kalibata sebesar Rp 2 miliar.
Selain itu, dianggarkan sebesar Rp 193,9 miliar untuk salah satu item. Sayangnya tidak jelas disebutkan peruntukannya. Ada juga yang direalokasikan untuk kegiatan penyerapan aspirasi pada kunjungan kerja perorangan sebanyak tujuh kali yang dilakukan setiap masa reses. Besarannya adalah Rp 15 juta untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan mulai pada tahun sidang 2011?2012. Artinya, jumlah totalnya adalah Rp 58,8 miliar.
Hanya saja dicatat adanya kekurangan sebesar Rp 47,040 miliar untuk pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi itu. Jadi, baru sekitar Rp 11,760 miliar yang baru ditutupi.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi sangat geregetan dengan perilaku DPR tersebut. "Berarti DPR nggak ikhlas dengan pembatalan gedung. Mereka mengelabui publik dengan masih mengambil sebagian anggarannya untuk dibajak lagi," kritiknya.
Terkuaknya fakta ini, lanjut dia, sekaligus mematahkan argumentasi para anggota dewan yang seolah-olah ingin "membangun" DPR melalui pembangunan gedung baru. Dia berharap KPK dan BPK mencermati adanya kemungkinan penyimpangan dalam realokasi anggaran itu. "Ada indikasi kalau ini ada mark up," ingat Uchok. "Kita menyesalkan hak bujet ditentukan oleh segelintir orang untuk mencari rente (keuntungan, Red)," tandasnya. (pri/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendagri Anggap KPU Butur Jilat Ludah Sendiri
Redaktur : Tim Redaksi