jpnn.com, JAKARTA - Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Mahasiswa Lawan Plutokrasi meminta KPK mengusut kasus dugaan royalty fee pada acara Asian Games 2018.
Menurut Koordinator Aksi Andra diduga ada penerimaan royalty fee dari para sponsor.
BACA JUGA: Ajudan Wali Kota Medan yang Sempat Buron Akhirnya Menyerahkan Diri ke KPK
Dia mengungkapkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), ditemukan penyimpangan administrasi pada kegiatan Asian Games 2018 yakni berupa peraturan Barang Milik Negara pada Kemenpora.
Salah satunya persediaan yang berasal dari sponsorship Value-in-Kind (VIK) berupa barang elektronik sebesar Rp 3,35 miliar diserahkan langsung oleh pihak sponsor kepada personel Inasgoc tanpa melalui proses verifikasi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan tidak dicatat secara konsisten.
BACA JUGA: Sah, UU KPK Hasil Revisi Nomor 19 Tahun 2019
"Harus ditelusuri lagi terkait dugaan itu," ujar Andra.
Tak hanya itu, Andra juga mempertanyakan kasus korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018 pada periode 2016-2017.
Dalam kasus juga diperiksa Erick oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi atas tiga tersangka yakni Sekretaris Jenderal KOI Doddy Iswandi, Bendahara KOI Anjas Rivai, dan Ikhwan Agus selaku penyedia jasa kegiatan.
"Akibat kasus tersebut, diduga kerugian negara mencapai Rp10 miliar atau hampir 50 persen dari nilai proyek yang dianggarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yakni sebesar Rp27 miliar," ujarnya.
Oleh karena itu, para mahasiswa meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali jika memutuskan nama Erick Thohir sebagai calon menteri di Kabinet Kerja jilid II.
"Ini bisa merusak semangat reformasi birokrasi untuk mendorong pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi," tegas Andra. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga