jpnn.com, BANDUNG - Institut Teknologi Bandung (ITB) menganugerahkan gelar doktor kehormatan atau honoris causa (Dr HC) kepada mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Senin (25/11). Gelar tersebut sebagai penghormatan atas kiprah alumnus ITB itu dalam membuat kebijakan publik untuk mendorong perekonomian nasional.
Dalam siaran pers yang diterima jpnn.com, Prof Dr B Kombaitan M.Sc selaku promotor mengatakan, Hatta tampil di bidang kebijakan publik ketika Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik dalam aspek praktis maupun keilmuan. Kombaitan menuturkan, Hatta terinspirasi pemikiran-pemikiran John Maynard Keynes yang membawa perubahan besar dalam kebijakan ekonomi Inggris pada era Great Depression dekade 1930-an.
BACA JUGA: Jokowi Bertemu AHY, Hatta Rajasa Ikut Happy
“Di era itu, di tengah-tengah meluasnya kepercayaan akan gagasan pasar-bebas dalam paham ekonomi neo-klasik, Keynes mengedepankan kembali peranan negara melalui intervensi kebijakan publik dalam mendorong permintaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi,” tutur Kombaitan.
Namun, Hatta juga mengadopsi pemikiran Michael E. Porter tentang keunggulan kompetitif. Hatta mendorong peranan negara dalam meningkatkan daya saing dan kemampuan para produsen untuk memproduksi barang-barang yang berdaya saing, sehingga konsumen membeli barang-barang tersebut.
BACA JUGA: Hatta Rajasa Menangis di Dekat Jenazah AM Fatwa
“Negara melalui kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan, perlu berperan efektif dalam peningkatan daya saing, kemajuan teknologi dan inovasi,” papar Kombaitan.
Hatta pada penganugerahan gelar Dr HC itu menyampaikan pidato ilmiah berjudul Kebijakan Publik Unggul : Tantangan Indonesia Kemarin, Kini, dan Esok. Dalam pidato di hadapan sekitar 600 orang yang menghadiri Sidang Terbuka ITB itu Hatta menyodorkan premis bahwa kebijakan publik menentukan keberhasilan suatu negara.
Dengan kebijakan unggul, katanya, pemerintah bisa mengelola negara secara efektif. “Jadi, bukan karena pemerintahnya kuat sehingga efektif, namun karena kebijakan publik yang unggul sehingga didukung rakyatnya,” katanya.
Mantan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyinggung soal tiga krisis ekonomi dan keuangan di Eropa khususnya Yunani pada 2012, Amerika Serikat pada 2008, serta Asia terutama Indonesia pada 2008 dan 2012. Hatta menyebut tiga krisis itu memberi pelajaran penting bahwa sumbernya adalah kebijakan yang tidak tepat.
“Kejatuhan dan keberhasilan suatu negara makin ditentukan oleh keunggulan kebijakan publiknya, bukan oleh sumber daya alam, posisi strategis, bahkan politiknya. Semua itu adalah faktor pembentuk, namun bukan lagi faktor penentu,” tambah tokoh nasional kelahiran 18 Desember 1953 itu.
Menurutnya, Indonesia mampu melewati krisis 2008 dan 2012 karena belajar pada pengalaman 1998. Pada awal pemerintahan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata Hatta, Indonesia telah membenahi fundamental ekonominya serta mereformasi berbagai kebijakan di bidang investasi, keuangan, kelembagaan, sekaligus mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.
“Melalui kebijakan Triple Track Strategy, pemerintah mendorong pertumbuhan, meningkatkan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan,” ucap mantan menteri riset dan teknologi di era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut.
Untuk pembangunan saat ini dan ke depan, Hatta mengaku setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dan SBY tentang momentum 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 sebagai titik Indonesia maju. Hatta pada 2011 menggulirkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai bagian integral perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2045.
“Mimpi kita, cita-cita kita pada tahun 2045, pada satu abad Indonesia merdeka tak lain adalah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah menjadi negara maju,” katanya dalam sidang terbuka yang dihadiri SBY itu.
Sementara Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA menyatakan, capaian-capaian yang telah diraih Hatta di bidang praktik maupun keilmuan kebijakan publik merupakan hal yang layak dibanggakan. ”Sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi peningkatan dan perluasan kontribusi ITB di bidang kebijakan publik,” ujarnya.(ara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni