jpnn.com, JAKARTA - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memberikan apresiasi berupa penghargaan tertinggi Nugra Jasadharma Pustaloka.
Nugra Jasadharma Pustaloka adalah penghargaan kepada insan yang mendedikasikan upaya pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan serta upaya yang konsisten menumbuhkembangkan budaya kegemaran membaca dan literasi di Indonesia.
BACA JUGA: Nama Indonesia Menggema di Konferensi Kepala Perpusnas Dunia
Penyerahan penghargaan dikemas dalam acara Gemilang Perpustakaan Nasional, yang tahun ini diselenggarakan bertepatan dengan Hari Kunjung Perpustakaan yang jatuh pada 14 September dan Bulan Gemar Membaca.
Kepala Perpusnas RI Muhammad Syarif Bando menyatakan saat ini, peran pemerintah daerah terhadap pengembangan perpustakaan makin kuat. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
BACA JUGA: Bangkitkan Ekonomi Mikro, Teten Masduki Gandeng Perpusnas
"Kami yakin kontribusi Pemda dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia," kata Syarif Bando dalam Gemilang Perpustakaan Nasional 2021 yang digelar secara hybrid, Selasa (14/9).
Dia melanjutkan kondisi kegemaran membaca di Indonesia saat ini mengalami kendala keterbatasan bahan bacaan untuk masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian, rasio buku dengan jumlah penduduk masih 1:90. Artinya, satu buku ditunggu 90 penduduk. Padahal idealnya Indonesia memerlukan tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya sesuai standar UNESCO.
Oleh karena itu, pengadaan koleksi bahan bacaan berbasis lokal konten terus digemakan agar setiap masyarakat di daerah wajib mengetahui asal usul kebudayaan dan kearifan lokalnya.
"Saya kira setiap daerah harus bertanggung jawab untuk menuliskan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Penting sekali bagi kita untuk menumbuhkan buku-buku lokal konten untuk masyarakat," jelasnya.
Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bahtiar menyatakan selama tiga tahun terakhir, Kemendagri mendukung penuh penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan melalui regulasi yang dikeluarkan.
Hal ini dilakukan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, untuk memastikan pemerintahan daerah memiliki legal standing mendukung program perpustakaan dan pengembangan perpustakaan di daerah.
"Dari sisi pengembangan kelembagaan kami dukung. Kemudian dari sisi penganggaran, pedoman penyusunan APBD," terangnya.
Dia menambahkan Perpusnas memiliki kelebihan dibandingkan instansi lain yakni netral. Perpusnas bisa menjangkau eksekutif, yudikatif, legislatif, baik di level pusat maupun daerah.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar diberikan penghargaan untuk para pihak di bidang yudikatif baik di tingkat pusat maupun daerah, dan juga lembaga legislatif. (esy/jpnn)
Redaktur : Friederich
Reporter : Mesya Mohamad