Dengan disepakatinya anggaran untuk unas 2013 itu, berarti ada peningkatan yang signifikan dibandingkan anggaran unas tahun ini. Untuk unas tahun ini, Kemendikbud mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 500 juta. DPR berharap pemerintah mengelola anggaran unas ini dengan baik.
Kabar sudah disahkannya anggaran unas 2013 ini disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Chairil Anwar Notodiputro. Pejabat asal pulau Madura itu mengatakan, meski sudah disetujui DPR dia belum bisa memastikan jika anggaran untuk unas itu bisa dicairkan Januari tahun depan.
"Memang dari paparan pak menteri, anggaran unas itu kategori mendesak. Sehingga diupayakan bisa dicairkan sejak awal tahun atau Januari," paparnya, Minggu (9/12).
Chairil menuturkan, persiapan untuk menyelenggaraan unas 2013 sudah mulai digulirkan sejak tahun ini. Diantaranya adalah menyiapkan 20 variasi soal ujian per kelas. Persiapan ini mereka lakukan jika Kemendikbud secara resmi mengumumkan pelaksanaan teknis unas 2013.
Sebelumnya memang menguat wacana untuk memperbanyak variasi soal di setiap ruang ujian. Wacana itu lantas mengarah pada pembuatan 20 variasi soal di setiap ruang ujian. Dengan jumlah peserta ujian sebanyak 20 siswa per ruangan, maka peluang menyontek bakal tertutup.
Selain memperbanyak variasi soal, Kemendikbud juga bakal mengutak-atik komposisi atau jumlah pengawas ujian. Mulai dari pengawas tingkat persiapan naskah ujian, pencetakan atau penggandaan, hingga pengawas di setiap ruangan. Terkait dengan komposisi pengawas ini, Chairil mengatakan pembahasannya masih berlangsung hingga saat ini.
Terkait dengan peningkatan anggaran pelaksanaan unas tahun ini, Chairil belum menjelaskannya. Namun kenaikan ini diduga karena peningkatan jumlah variasi soal. Dengan peningkatan jumlah variasi soal itu, otomatis beban persiapan hingga penggandaan naskah akan meningkat dibandingkan tahun ini.
Selain itu, dengan disepakatinya anggaran unas 2013 ini berarti menghapus teka-teki apakah Kemendikbud akan melanjutkan program ini untuk tahun depan. Dengan persetujuan DPR atas anggaran unas ini, Kemendikbud memandang jika rakyat tidak menolak pelaksanaan unas. Sebab mereka memandang DPR adalah representasi masyarakat.
Sebagaimana diketahui, gelombang penolakan terhadap ujian penentu kelulusan itu terus saja bermunculan. Di antaranya sempat dilontarkan oleh sejumlah guru besar atau profesor yang tergabung dalam Koalisi Damai Reformasi Pendidikan (KDRP).
Versi mereka unas justru membuat anak-anak lulusan SMA tidak bersaing di skala internasional. Mereka juga menilai bahwa unas justru membuat anak-anak yang pandai menghafal saja.
Selain itu gelombang penolakan juga sempat dilontarkan Bupati Yakuhimo, Papua Ones Pahabol. Dia mengatakan pelaksanaan unas yang mengacu pada standarisasi nasional belum layak diterapkan di daerahnya.
Sebagai daerah di pedalaman Papua, Ones Pahabol mengatakan proses pembelajaran mereka tidak bisa disamakan dengan di Jakarta, Jogjakarta, atau Surabaya. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nuh: Tematik Integratif Bukan Hal Baru
Redaktur : Tim Redaksi