jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN GERCIN Indonesia) Hendrik Yance Udam menyatakan atas nama organisasi dan sebagai putra asli Papua memberikan dukungan kepada Pemerintahan Presiden Jokowi jilid dua untuk membangun Provinsi Papua dan Papua Barat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab Papua merupakan bagian integral dari NKRI.
“Kami juga memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden karena telah melakukan kunjungan pertamanya ke Papua dan telah meresmikan beberapa proyek-proyek infrastruktur nasional yang ada di Papua dan Papua Papua Barat,” kata Hendrik, Selasa (29/10).
BACA JUGA: Ketua DPR: Pemekaran Daerah Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat
Menurutnya, pendekatan-pendekatan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi diharapkan dapat menyelesaikan persoalan Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua di atas tanahnya sendiri.
Luas Pulau Papua tiga kali lebih luas dari Pulau Jawa hal sangatlah penting untuk dipertimbangkan untuk dibentuk beberapa provinsi lagi sebagai upaya strategis dalam menyelesaikan persolan-persoalan Papua yang begitu akut.
BACA JUGA: Serap Aspirasi Soal Amendemen UUD 1945, Bamsoet Bakal Sambangi Seluruh Daerah di Indonesia
“Iktikad politik pemerintah harus didukung oleh semua komponen anak bangsa yang ada di Indonesia termasuk komponen masyarakat Papua yang ada di Provinsi – Papua dan Provinsi Papua Barat,” katanya.
Sebelum pemekaran provinsi di Papua, dia menyarankan pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang tertulis di dalam amanat Undang-Undang otonomi khusus di Papua Nomor 21 tahun 2001 bukan hanya kebijakan-kebijakannya saja namun uang otonomi khusus triliunan rupiah yang turun ke Papua mulai dari tahun 2001 sampai 2019 harus benar benar diaudit oleh sehingga masyarakat mengetahui dana otsus itu dipergunakan untuk apa dan apa hasilnya.
Dia menilai selama ini dana otsus yang turun ke Papua triliunan rupiah dengan tujuan menyejahterakan rakyat Papua namun dana otsus tersebut tidak sampai ke masyarakat dan hanya dinikmati oleh para elite-elite politik Papua tersebut.
“Kami juga mendukung upaya-upaya strategis dari Mendagri dan Bapak Presiden untuk mengaudit dana otsus tersebut, sebab hal itu juga merupakan sebuah solusi dari menyelesaikan persoalan Papua,” kata Hendrik.
Dia berharap ke depan pemekaran wilayah di Papua tidak menjadi beban pemerintah pusat dan menimbulkan konflik kepentingan sesama anak bangsa terlebih khusus sesama anak asli Papua. Sebab, menurut dia, salah satu tujuan utama pemekaran adalah menigkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarkat asli papua.
Hendrik mengingatkan pemekaran daerah yang terjadi di Papua selama ini menimbulkan konflik-konflik yang ada, dan banyak lahir orang-orang kaya baru di Papua serta korupsi tumbuh subur di Papua.
“Hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat sebelum memekarkan Papua menjadi beberapa Provinsi yang ada,” katanya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich