jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Gerindra di DPR menyampaikan penolakannya atas presidential threshold dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Alasannya, presidential threshold jelas-jelas inkonstitusional.
Dalam rapat paripurna DPR, Kamis (20/7), anggota Fraksi Gerindra M Syafii mengatakan, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilu presiden dan pemilu legislatif dilakukan serentak. Sebelum adanya putusan MK itu, pilpres memang menggunakan presidential thresholt.
BACA JUGA: Golkar Yakini Fraksi Pendukung Pemerintah Menang Voting RUU Pemilu
Tapi, kata dia, yang harus diingat saat itu pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak dilakukan bersamaan. "Tapi dengan putusan MK nomor 14 maka presidential threshold menjadi persoalan," kata Syafii di rapat paripurna DPR.
Syafii menambahkan, sebenarnya belum ada partai yang memiliki perolehan suara karena pemilu belum dilaksanakan. Sedangkan Pasal 6A ayat 2 UUD NRI 1945 mengatur bahwa presiden dicalonkan oleh partai atau gabungan partai sebelum pemilu.
BACA JUGA: Novanto Hadir, Fadli Zon Pimpin Paripurna RUU Pemilu
"Artinya perolehan threshold jelas dan telanjang inskonstitusional," katanya.
Dia menambahkan, jika yang digunakan PT tahun 2014 maka hal itu tak punya dasarnya. "Siapa yang memutuskan kita menggunakan 2014? Ini jelas akal-akalan dan merampok nalar akal sehat," kata dia.
BACA JUGA: Pendaftar di Gerindra Sudah Tes Wawancara
Anggota Komisi III DPR itu menegaskan, menggunakan PT berarti meninggalkan prinsip demokrasi. "Karena PT merampok hak konstitusional partai mencalonkan presiden dan wakil presiden," kata Syafii. "Padahal hak sudah diberikan konstitusi pasa 6A ayat 2 UUD NRI 45," tambahnya.
Karena itu Gerindra menolak pengambilan keputusan melalui voting. “Apakah pantas mem-voting sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 45?" tegasnya.
Sedangkan Anggota Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, semua substansi persoalan dalam RUU Pemilu sudah dibahas di pansus. "Saya harap paripurna tidak lagi bicara substansi tapi hanya menindaklanjuti proses pengambilan keputusan," kata dia di paripurna.
Dia mengatakan, pimpinan rapat segera melakukan proses pengambilan keputusan. "Kami memohon segera pengambilan keputusan secara voting," katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Partai Koalisi Wajib Dukung Pilihan Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi