jpnn.com - JAKARTA - Salah seorang petinggi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menilai tawaran kursi di kabinet untuk partainya hanya sebatas basa-basi semata. Anak buah Prabowo Subianto itu bahkan melihat ada kemungkinan pihak Presiden Joko Widodo hanya melakukan aksi tipu-tipu.
"Saya khawatir hal itu hanya sebatas basa-basi semata. Kalau ada tawaran ya tawaran saja, tapi kalau tawaran ini bisa saja tipu-tipu," ungkap Desmon kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (9/7).
BACA JUGA: Erupsi Gunung Raung, 12 Penerbangan Lion Air Dibatalkan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mengaku, tawaran menteri dari Presiden Jokowi akan jadi hal yang menarik. Namun, Gerindra sudah punya komitmen untuk berada di luar pemerintahan.
"Kalau tertarik ya kami (Gerindra, red) pasti tertarik, tapi kalau sudah sepakat di luar pemerintahan masa kita harus merubah lagi," tukasnya.
BACA JUGA: PERHATIAN! Lima Bandara Ini Ditutup karena Debu Gunung Raung
Desmon menegaskan, partainya menghormati pernyataan presiden yang membuka peluang bagi partai lain untuk bergabung di pemerintahan. Tapi Gerindra tak pernah menganggap tawaran itu sungguh-sungguh.
Hal itu juga dibenarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Dia menyatakan, isu reshuffle kabinet terus berhembus. Namun, Presiden Jokowi hingga kini belum memberikan sinyal mengganti menteri yang berkinerja buruk.
BACA JUGA: Bangsa Ini jadi Pengecut bila Takut dengan Keluarga Incumbent
Muzani meminta, adanya kepastian mengenai isu tersebut. "Isu reshuffle jangan dibiarkan terombang-ambing. Presiden harus jelaskan agar masyarakat tidak bertanya-tanya," imbuhnya.
Presiden Jokowi, lanjutnya, juga diminta untuk memberikan penjelasan mengenai isu tersebut. Hal itu untuk menghindari bola liar bagi petualang politik. "Dengan ketidakpastian dari presiden soal reshuffle, membuat menteri-menteri gamang," kata anggota Komisi I DPR itu.
Menurut Muzani, isu reshuffle mengganggu kinerja menteri. Menteri-menteri, katanya, akan berpikir apakah akan diganti atau tidak. Oleh karenanya, pihak istana harus menjelaskan isu itu supaya menteri ada kepastian dan bisa bekerja. "Lebih cepat lebih baik diumumkan karena situasinya sudah enggak karuan, terutama di bidang ekonomi," tutupnya. (aen/indopos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat Jaksa Satuan Tugas Khusus Meninggal Dunia
Redaktur : Tim Redaksi