JAKARTA - Koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintahan sedang berdinamika mencari format baru. Partai Gerindra dan Partai Hanura dicoba digoda untuk menjadi bagian dari koalisi. Sebagai ganti, Partai Golkar dan PKS mungkin akan ditendang keluar.
Upaya tersebut telah dimulai secara konkret saat proses lobi-lobi menjelang pengambilan keputusan RUU Perubahan atas UU Pemilu kemarin. Tepatnya, pada Rabu malam (11/4) lalu. Gerindra maupun Hanura disodori draf dokumen kesepakatan. Salah satu isinya, kesediaan kedua partai yang masih berada di luar pemerintahan itu untuk mendukung SBY-Boediono hingga 2014.
"Bersama-sama mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintahan SBY-Boediono untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai 2014," bunyi poin kedua dari tiga poin kesepakatan, dalam dokumen yang diterima Jawa Pos. Dua poin lainnya terkait dengan komitmen dalam kerja sama politik di parlemen.
Pertemuan tersebut dihadiri para pimpinan fraksi dari enam parpol di parlemen, minus Golkar, PDIP, dan PKS. Sekretaris Setgab Koalisi sekaligus anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarief Hasan turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Saat dikonfirmasi, Syarief tidak membantah adanya pertemuan enam fraksi tersebut. Namun, dia tidak mau mengakui bahwa pihaknya menyodorkan draf kesepakatan kepada Gerindra dan Hanura. Meski sempat ditunjukkan dokumen yang dimaksud, menteri koperasi dan UKM itu tetap mengelak. "Kalau surat seperti ini kan siapa pun bisa buat," kelit Syarief saat ditemui di ruang Fraksi Partai Demokrat, gedung parlemen, Kamis (12/4).
Lantas, mengapa Golkar dan PKS yang notabene anggota koalisi tidak dilibatkan dalam pertemuan? Menurut Syarief, tidak dilibatkannya dua fraksi tersebut sekadar karena perkembangan politik terkini seputar RUU Pemilu. "Petanya kan sudah kelihatan. Dukungan opsi webster dan kuota kan sudah kelihatan. Teman-teman itu tidak mau surut," tandas suami anggota DPR asal Demokrat Inggrid Kansil itu.
Informasi yang dihimpun dari internal pimpinan fraksi anggota koalisi, Golkar sangat kecewa dengan Partai Demokrat. Sebab, Demokrat yang awalnya mendukung opsi konversi suara webster seperti yang didukung Golkar tiba-tiba berubah haluan. Perubahan itu terjadi pasca pertemuan dengan lima fraksi (PPP, PAN, PKB, Gerindra, dan Hanura).
Ancaman Golkar keluar dari koalisi pun sempat muncul. "Ical (Aburizal Bakrie, Red) langsung yang telepon ke sejumlah petinggi Demokrat, termasuk ke Anas Urbaningrum," kata salah pimpinan fraksi anggota koalisi, yang enggan disebutkan namanya.
Atas kabar ancaman Golkar tersebut, Syarief tidak membenarkan atau mengelaknya. "Teman-teman Golkar itu sangat demokratis, kenapa mesti keluar? Wong nggak ada apa-apa. Hidup itu kan hari ini tidur, besok bangun, hari ini menangis, besok ketawa," katanya.
Berbeda dengan Syarief Hasan, Sekretaris Fraksi Gerindra Edhy Prabowo justru membenarkan bahwa pihaknya telah disodori draf dokumen kesepakatan. "Iya benar, harapan mereka kami meneken draf tersebut," kata Edhy.
Namun, hingga kemarin baik Gerindra maupun Hanura belum ada yang menandatangani draf tersebut. "Kita lihat saja perkembangannya," tandasnya.
Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin membantah akan terjadi kompromi lanjutan berbalut koalisi antara partainya dan Partai Demokrat. Sempat berpikir sejenak, Saleh menyatakan bahwa kesepakatan dengan Demokrat dalam pembahasan RUU Pemilu merupakan lobi yang wajar dan biasa. "Nggak ada itu. Itu hanya semua berpikir bagaimana partai bisa eksis di 2014," kata Saleh seusai paripurna.
Menurut Saleh, kebetulan ada anggota koalisi yakni partai-partai kecil yang memiliki pemikiran yang sama. Dalam hal ini tidak ada salahnya memiliki pemikiran sama. Hal itu membuktikan bahwa Partai Hanura tidak selalu beroposisi dengan Demokrat. "Tidak ada proses lanjutan setelah ini," tandasnya.
Jika Gerindra maupun Hanura jadi bergabung, sedangkan Golkar dan PKS keluar dari koalisi, total anggota dewan parpol koalisi tetap menjadi mayoritas di parlemen. Totalnya 303 anggota.
Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar yang juga mengikuti pertemuan menyatakan, formasi koalisi seperti apa pun, pihaknya hanya berharap bahwa koalisi ke depan perlu kesetaraan dan kesamaan derajat sesama anggota koalisi. "PPP itu enjoy kalau tidak ada tirani mayoritas," kata Hasrul. (dyn/bay/c2/agm)
Tawaran Kesepakatan ke Gerindra-Hanura :
1. Mendorong kinerja DPR lebih aspiratif, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan memajukan demokrasi.
2. Mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintahan SBY-Boediono untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai 2014.
3. Melakukan kerja sama secara produktif dan senantiasa bersama dalam setiap langkah dan proses pengambilan keputusan politik penting di DPR.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingin Menang Pemilu, PDIP Tak Mau Langgar UU
Redaktur : Tim Redaksi