JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, meminta Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum 2014 jangan sampai bermasalah seperti pemilu-pemilu sebelumnya.
Menurutnya, DPT yang kacau sangat rawan kecurangan dan mengurangi hak konstitusi rakyat. "DPT rawan diselewengkan dan memunculkan anggota legislatif siluman," kata Fadli di Jakarta, Kamis (24/1).
Karenanya, Fadli meminta Komisi Pemilihan Umum perlu segera benahi DPT Pemilu 2014. Menurutnya, kesalahan penetapan DPT, sama saja bentuk korupsi terhadap suara rakyat. Apalagi melihat proses e-KTP juga belum rampung dan ditargetkan ulang hingga Desember 2013.
Ia pun menyesalkan perbedaan basis data pemilih antara KPU dan Kemendagri yang juga bermasalah. KPU menggunakan basis DPT 2009 sementara Kemendagri berbasis e-KTP. "Hal ini harus disinkronkan," ujarnya.
Menurut Fadli, basis penentuan DPT tak boleh berdasarkan data kependudukan yang sudah rusak. "Kita harus belajar dari kisruh DPT Pemilu sebelumnya," katanya.
Dijelaskan, pada Pemilu 2009, lebih dari tujuh juta pemilih fiktif terdapat dalam DPT. "Banyak data salah dalam DPT," tegasnya.
Ia mencontohkan misalnya ada pemilih ganda, dimasukannya warga yang belum punya hak pilih serta warga yang sudah meninggal. KPU harus punya sistem mencegah terjadinya kesalahan dalam memasukkan data pemilih. Kesalahan DPT 2014 sangat mungkin terjadi dan rawan dimanfaatkan pihak tertentu.
Pada Pemilukada Jakarta saja sempat terdapat 21 ribu pemilih siluman ganda pada DPT. "Kalau Jakarta saja demikian, apalagi di daerah lain?" paparnya.
Kata Fadli lagi, pemilu yang jujur hanya akan bisa dijalankan ketika pelaksanaannya memiliki data pemilih yang benar. "DPT akurat, kualitas pemilu kita pun baik. DPT tak boleh keliru," jelasnya.
Lebih jauh dia mengatakan, kalau ada yang sampai tak masuk dalam DPT, maka itu merupakan bentuk korupsi terhadap suara rakyat,dan pelanggaran terhadap hak sipil politik warga negara. (boy/jpnn)
Menurutnya, DPT yang kacau sangat rawan kecurangan dan mengurangi hak konstitusi rakyat. "DPT rawan diselewengkan dan memunculkan anggota legislatif siluman," kata Fadli di Jakarta, Kamis (24/1).
Karenanya, Fadli meminta Komisi Pemilihan Umum perlu segera benahi DPT Pemilu 2014. Menurutnya, kesalahan penetapan DPT, sama saja bentuk korupsi terhadap suara rakyat. Apalagi melihat proses e-KTP juga belum rampung dan ditargetkan ulang hingga Desember 2013.
Ia pun menyesalkan perbedaan basis data pemilih antara KPU dan Kemendagri yang juga bermasalah. KPU menggunakan basis DPT 2009 sementara Kemendagri berbasis e-KTP. "Hal ini harus disinkronkan," ujarnya.
Menurut Fadli, basis penentuan DPT tak boleh berdasarkan data kependudukan yang sudah rusak. "Kita harus belajar dari kisruh DPT Pemilu sebelumnya," katanya.
Dijelaskan, pada Pemilu 2009, lebih dari tujuh juta pemilih fiktif terdapat dalam DPT. "Banyak data salah dalam DPT," tegasnya.
Ia mencontohkan misalnya ada pemilih ganda, dimasukannya warga yang belum punya hak pilih serta warga yang sudah meninggal. KPU harus punya sistem mencegah terjadinya kesalahan dalam memasukkan data pemilih. Kesalahan DPT 2014 sangat mungkin terjadi dan rawan dimanfaatkan pihak tertentu.
Pada Pemilukada Jakarta saja sempat terdapat 21 ribu pemilih siluman ganda pada DPT. "Kalau Jakarta saja demikian, apalagi di daerah lain?" paparnya.
Kata Fadli lagi, pemilu yang jujur hanya akan bisa dijalankan ketika pelaksanaannya memiliki data pemilih yang benar. "DPT akurat, kualitas pemilu kita pun baik. DPT tak boleh keliru," jelasnya.
Lebih jauh dia mengatakan, kalau ada yang sampai tak masuk dalam DPT, maka itu merupakan bentuk korupsi terhadap suara rakyat,dan pelanggaran terhadap hak sipil politik warga negara. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tujuh Parpol Siap Melamar Hary Tanoe
Redaktur : Tim Redaksi