"Kami minta tambahan 10 persen untuk solar dan 15 persen untuk premium," kata Anggota DPRD Sumsel, Nasrun Madang, kepada wartawan, Senin (11/6).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumsel itu menambahkan, kondisi saat ini antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mencapai kurang lebih tiga kilometer.
Dikatakan, kelangkaan BBM di Sumsel semakin bertambah parah. "Antrean minyak itu menjadi pekerjaan baru bagi warga," jelasnya.
Renacananya, sejumlah legislator asal Sumsel itu juga akan menemui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BPH Migas untuk mengadukan masalah ini.
Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Wasista, menyesalkan sekitar 2.000 truk yang mengangkut bahan tambang di sana masih menggunakan BBM subsidi. Menuurutnya, masalah ini harus menjadi perhatian. Karena, kata dia, selain daratan di Sumsel juga terdapat lautan yang tentunya ada nelayan yang melaut menggunakan BBM bersubsidi.
"Kasihankan nelayan-nelayannya juga," kata dia.
Ketua DPR Marzuki Alie, mengatakan, ketika perekonomian tumbuh dan kebutuhan energi mengalami peningkatan itu sudah wajar. "Peningkatan (ekonomi) itu jauh lebih besar dari kuota," tegasnya.
"Jangan sampai pengusaha tambang Sumsel memanfaatkan BBM subsidi yang merupakan bagian hak rakyat. Karenanya, aparat pemerintah harus melakukan penertiban," tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PLN Masih Butuh 200 Titik Pembangkit
Redaktur : Tim Redaksi