jpnn.com, JAKARTA - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) KH Bachtiar Nasir (UBN) mengungkapkan, hasil pertemuan para ulama dengan Presiden Joko Widodo saat halal bihalal Idulfitri pertama. Intinya adalah para ulama meminta presiden menyelesaikan berbagai persoalan terutama ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam.
"Selama ini ada ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam. Karenanya dalam momentum halal bihalal ini kami meminta beliau untuk membantu mendorong penyelesaiannya dengan jalan dialog,” ungkap UBN dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/6).
BACA JUGA: Jokowi Tekankan Satu Hal Ini Pada GNPF MUI
Berangkat dari dua persoalan dan beberapa masalah kebangsaan, GNPF berupaya dan mencari solusi strategis. Di antaranya, penyelesaian kasus yang masih berjalan di tempat seperti kasus Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Ustaz Muhammad Alkhattath, hanya sebatas janji tanpa realisasi dan status hukumnya tidak jelas. Begitu juga kasus yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang juga Ketua Dewan Pembina GNPF, tidak ada kejelasan.
"Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia, dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif," katanya.
BACA JUGA: Ohhh...GNPF MUI Ingin Komunikasi Dekat Dengan Pak Jokowi
Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI ini juga menyampaikan, dari sisi hukum ada kesan bahwa hukum yang diterapkan selama ini terasa tajam kepada umat Islam. Ada beberapa kasus yang penegakan hukumnya menunjukkan ketidakjelasan.
“Presiden membuka komunikasi dan memberi saran kepada Pak Wiranto yang mengimplementasikannya," kata pimpinan sejumlah pondok pesantren di bawah naungan AQL Islamic Center ini.
BACA JUGA: Hmm...GNPF MUI Secara Khusus Minta Bertemu Jokowi di Istana
Plt Sekretaris GNPF MUI M Luthfie Hakim menambahkan adanya suasana paradoksal. Pada satu sisi pemerintah berpendapat tidak melakukan kebijakan yang bersifat menyudutkan umat Islam, tapi di pihak lain GNPF menangkap perasaan umat Islam yang merasa dibenturkan dengan Pancasila, dengan NKRI, dan dengan Kebinekaan.
"Tentulah hal ini tidak menguntungkan bagi pemerintah dalam menjalankan programnya. Juga bagi ulama dan umat dalam menjalankan dakwahnya," tuturnya.
GNPF mengharapkan dari pertemuan tersebut dapat dibangun saling pengertian yang lebih baik di masa depan. Tidak lupa disampaikan ucapan salam dari Habib Rizieq Shihab selaku Ketua Dewan Pembina GNPF yang tengah berada di Arab Saudi.
Menurutnya, presiden menyampaikan rasa senang bertemu pimpinan GNPF MUI, serta menegaskan tidak ada maksud untuk menolak ulama GNPF MUI, semua itu hanyalah miskomunikasi semata.
"Setelah Menag berbicara dengan presiden (di sela-sela Salat Idulfitri) di Masjid Istiqlal dan berkoordinasi dengan Menko Polhukam Wiranto, maka terjadilah pertemuan itu. Jadi hakikatnya pertemuan tersebut menyangkut kepentingan kedua belah pihak, bukan semata-mata kepentingan sepihak GNPF yang meminta bertemu, karena ini masalah hukum dan kebangsaan serta ini juga menyangkut negara," ujar UBN yang juga alumni Pondok Pesantren Gontor ini.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Besok Sudah Lebaran, Habib Rizieq Kagak Mudik
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad